Rapat Mutasi Oleh Gabung Komisi DPRD , Ini Penjelasan Pihak BKPSDM

/ Rabu, 17 Oktober 2018 / 21.35
Rapat Gabungan Komisi DPRD Kota Tidore Bersama BKPSDM.

TIDORE- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan gelar rapat gabungan komisi DPRD dengan pihak BKPSDM Kota Tidore Kepulauan tentang pembahasan terkait dengan mutasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Rapat tersebut yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Tidore Mochtar Djumati, bertempat di ruang rapat DPRD Kota Tidore. Rabu (17/10/2018).

Wakil Ketua II Mochtar Djumati dalam kesempatan tersebut memaparkan terkait dengan sejumlah guru-guru yang  di pindahkan di beberapa wilayah yang ada di kota Tidore Kepulauan hingga sampai di daratan Oba.
menurutnya, sebagai kepala BKPSDM Kota Tidore tentu pasti mengetahui jumlah guru yang ada di kota Tidore Kepulauan bukan sekedar kekurangan guru akan tetapi distribusi Guru di beberapa wilayah itu tidak merata sehingga mengakibatkan sejumlah sekolah yang mengalami kekurangan Guru dan bahkan ada sekolah yang punya kelebihan Guru.

"begitu juga ada pemutasian guru bidang studi yang satu-satunya yang ada di sekolah tertentu yang dimutasikan sehingga dalam beberapa bulan siswa/siswi tidak bisa lagi mengikuti proses belajar mengajar karena guru bersangkutan sudah dimutasikan, hal ini bukan terjadi di satu sekolah akan tetapi terjadi dibeberapa sekolah,"Ungkapnya

menurut Mochtar, kebijakan-kebijakan seperti ini justru merusak semua tatah kelola dalam proses pendidikan terhadap siswa/siswi yang ada di kota Tidore Kepulauan.

Oleh karena itu, dirinya meminta terhadap Kepala BKPSDM Kota Tidore Kepulauan untuk mengklarifikasi terkait dengan persoalan tersebut.

lanjutnya lagi, terkait dengan adanya pemutasian terhadap ASN kesatu tempat ke tempat yang lain perlu harus disampaikan alasan alasan yang jelas kenapa harus dimutasikan agar tidak berdampak terhadap masyarakat, agar jangan sampai masyarakat menilai bahwa dengan hal tersebut dikarenakan berbeda dalam pilihan pada momentum politik sehingga berimbas kepada ASN.

Dengan adanya pernyataan yang di lontarkan oleh Wakil Ketua II Mochtar Djumati ini, Kini Kepala BKPSDM Kota Tidore Sura Husain dalam penyampaian klarifikasinya bahwa, kalu berbicara tentang kepegawaian kami selaku instansi teknis tidak terlepas dari tiga regulasi yang mengikat, sebagaimana di dalam UU no 5 tahun 2014 tentang ASN dan PP 53 tentang disiplin PNS dan PP no 11 2017 tentang manajemen PNS dengan tiga hal tersebut kita tidak bisa terlepas.

Menurut Sura, Diantara tiga regulasi tersebut karena pengangkatan, pemberhentian, promosi, demosi dan mutasi itu semuanya sudah diatur, dan semuanya itu sudah diatur dalam kewenangan penuh dalam pejabat pembina kepegawaian.

" Maka mutasi itu terjadi terutama karena penyegaran, butuh penyegaran ini mungkin dikarenakan sudah terlalu di instansi setempat dan mutasi itu terjadi karena pengisian terhadap kekosongan jabatan dan mutasi itupun bisa terjadi dikarenakan adanya pelanggaran disiplin dan dengan hal tersebut semuanya sudah di atur dalam PP No 53 dan masuk sebagai pelanggaran berat.jelas Kepala BKPSDM.

lanjutnya lagi, Menurut PP No 53, seorang PNS harus melaksanakan 16 kewajiban yang dan 15 larangan, Apabila seorang ASN dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana kewajiban larangan maka yang bersangkutan bisa terkena dalam hukuman disiplin.

" Apa yang kami (BKPSDM red) lakukan ini bagian dari pada tugas kami, saya secara terperinci menjawab pertanyaan yang di utarakan oleh pak Wakil Ketua II ini".
Sura juga menjelaskan, penempatan jabatan eselon dua sampai eselon empat melalui tim penilaian kinerja yang diketuai Oleh Sekretaris Daerah dengan anggotanya dari BKPSDM dan lainnya.

" sebagaimana eselon dua sampai dengan eselon empat itu kita mengikuti regulasi dari aturan turunan dari BKN maupun dari KASN dan semuanya itu sudah sesuai dengan mekanisme dan  tidak ada istilah bahwa hal tersebut bukan karena formalitas karena semuanya itu di lakukan sesuatu dengan tahapan-tahapan dan harusaparatur sipil negara mendapatkan rekomendasi dari komisi  KASN. tutup Sura. (Dar)

Komentar Anda

Berita Terkini