Surat BKN di Abaikan, Pemda Halut Belum Lakukan Pemecatan ASN Eks Korupsi

/ Kamis, 04 Oktober 2018 / 21.09
Kepala BKD Halut, Oni Efraim Hendrik
HALUT - Surat dari Badan Kepegawaian Nasional pada februari lalu terkait pemecatan 11 Aparatur Sipil Negara (ASN) rupanya tidak di gubris oleh  pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara (Halut), padahal ke 11 ASN ini telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan putusan inkra dari pengadilan Tipikor.

Sikap pemda Halut sendiri terkesan melindungi 11 ASN ini yang kemungkinannya di sebabkan ada hubungan emosional maupun kekerabatan sehingga surat dari BKN di nilai belum memiliki dasar hukum yang kuat sehingga butuh pengkajian secara detail untuk bisa mengambil keputusan pemecatan oleh 11 ASN lingkup Pemkab Halut.

Padahal berdasarkan Surat dari BKN yang bersandar pada peraturan pemerintah nomor 11 tentang perihal pemberhentian 11 ASN untuk dilingkup Pemkab Halut telah  terima.

Kepala BKD Halut, Oni Efraim Hendrik ketika di konfirmasi Mengakui pihaknya telah menerima edaran yang di maksudkan, Hanya saja masih menunggu Surat atau berkas amar putusan untuk di jadikan sandaran pemecatan ASN eks korupsi tersebut.

"Kami belum bisa mengambil keputusan hingga mengumpulkan berkas untuk melengkapi terbitnya SK pemecatan."katanya

Di sentil terkait gaji ke-11 ASN tersebut, Oni menjelaskan bahwa mereka masih tetap menerima hak dalam bentuk gaji.

Selain itu juga. Di tanyakan kapan realisasi pemecatan, rupanya masih blour jawaban (belum ada jawaban) dari pihak BKD terkait waktu pemecatan ke 11 ASN eks Korupsi.

"Kami masih tetap bayar gaji. Sebelum SK pemecatan diterbitkan, Dan yang pastinya dalan waktu dekat akan di proses pemecatannya."Ujarnya

Nama-nama yang tercantum di dalam 11 nama yang seharusnya di eksekusi Pemecatan oleh Pemda Halut di antaranya : DR. Nikson Kroons, (mantan direktur RSUD Tobelo), Fiktor Alemoka, Kristomus David, tersangkut kasus Alkes RSUD Tobelo, Paulus Noya, (mantan Kadis Kelautan dan Perikanan Halut), Juhril Onthoni, (mantan Kadis PU, dan Kepala ULP), Swener Babua, Ely Radja, Jones Bulango, Tira Titihena, dalam kasus pengadaan mesin Genset dan rumah Genset, Arsad Abdul Rasyid (mantan kabag Kesra Setda Halut) tekait Kasus Dana Haji, dan Fadhil Ulil (bendahara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Halut) kasus anggaran perangkat desa. (jaha)
Komentar Anda

Berita Terkini