Tiga Ribu Lebih Masyarakat Tidore Terima PKH

/ Kamis, 04 Oktober 2018 / 20.38
Kepala Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan, Amir Gorotomole
TIDORE – Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat dari kementrian sosial Republik Indonesia kepada keluarga penerima manfaat (keluarga yang dikategorikan paling miskin).

Untuk di Kota Tidore Kepulauan sendiri, terdapat 3 ribu lebih jumlah kepala keluarga (KK) yang menerima program tersebut, hal itu diakui kepala Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan, Amir Gorotomole saat ditemui sejumlah media diruang kerjanya kemarin. Rabu (3/10/2018)

Dia mengatakan, untuk PKH sendiri masih tetap jalan seperti biasanya, hanya saja penerima PKH ini jumlahnya tidak sama seperti penerima bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang jumlahnya sebanyak 5.090 jumlah KK.

“Orang yang menerima PKH ini adalah orang yang juga menerima BPNT, hanya saja mereka dikategorikan paling miskin, jadi penerimaannya itu dilakukan tiga bulan sekali, sementara untuk BPNT itu dilakukan satu bulan sekali,”jelasnya.

Sementara terkait dengan penyaluran bantuan PKH, kata Amir nantinya akan diberikan langsung dari kementrian melalui Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan setelah itu ada pendamping PKH di Dinsos Tikep yang langsung menyalurkan kepada penerima tersebut.

Selain PKH, ada juga bantuan untuk masyarakat kategori lansia yang dananya melekat di Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang bersumber dari APBN, dimana untuk satu orang lansia akan diberikan uang tunai senilai Rp. 1 juta. Dan untuk penerimaan bantuan tersebut diberikan dalam kurun waktu 10 bulan satu kali.

"Kalau untuk di Tidore ini masyarakat kategori lansis dan cacat berat itu semuanya berjumlah sebanyak 17 orang,” tambanya.

Kendati demikian, Amir sedikit merasa kendala dengan penyaluran bantuan tersebut karena anggarannya tidak melekat secara langsung di Dinas Sosial Kota Tidore, sehingga pada saat bantuan tersebut disalurkan pihaknya masih melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi.

Olehnya itu, apabila ada kendala dalam penyaluran, sehingga masyarakat terlambat menerima bantuan tersebut, maka itu kendalanya berada di Provinsi. Ujarnya (Dar)

Komentar Anda

Berita Terkini