11 Orang ASN Enggan Dipecat, Ini Alasan BKD Halut

/ Senin, 12 November 2018 / 00.14
Kepala BKD Halut  Oni Efraim Hendrik 

TOBELO -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara (Halut) dinilai enggan menindaklanjuti surat Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang dilayangkan pada bulan Februari lalu terkait pemecatan 11 orang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pasalnya,  sebanyak 11 orang ASN tersebut telah memiliki putusan ingkrah dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Ternate.

Lambatnya tindaklanjut dari Pemkab Halut, hal itu menuai kritik dari Pemuda Muhammadiyah Halut.

"Surat dari BKN mengacuh pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang pemberhentian PNS, dan Pemkab Halut sendiri mengoleksi 11 orang ASN terpidana kasus korupsi yang sampai saat belum di berhentikan, jika ini biarkan nantinya menuai asumsi miring oleh masyarakat,” ungkap Sekretaris Umum Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Halmahera Utara, Jumar Mafoloi, kepada wartawan media. Minggu (11/11/2018).

Jumar berpendapat, jika SK pemecatan tidak dikeluarkan dan masih berharap ada perubahan keputusan dari BKN Pusat. Menurutnya, itu merupakan pemahaman yang keliru. Sebab, kebupaten/kota lain di Provinsi Maluku Utara sudah mengeksekusi nama-nama  ASN yang tercantum di dalam surat pemecatan yang di kirim oleh BKN kepada setiap Pemerintah Daerah.

“ Bagi saya Pemkab Halut segera menindaklanjuti surat BKN perihal pemecatan ASN, sebab  9 bulan untuk memproses pemecatan 11 ASN waktunya sudah lebih dari cukup. Jika tidak, kami pemuda Muhammadiyah akan mengeluarkan mosi ketidakpercayaan terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Utara selaku instansi terkait yang  saat ini sudah terang-terangan menjadi informasi public,” ujar Jumar.

Desakan pemecatan 11 ASN langsung ditanggapi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Halut  Oni Efraim Hendrik. Menurutnya,  pihaknya telah menerima edaran yang dimaksudkan, hanya saja saat ini BKD masih menunggu salinan amar putusan dari pengadilan untuk dijadikan acuan pemecatan terhadap ASN eks korupsi dilingkungan Pemkab Halut.

" Kami belum dapat mengambil keputusan karena masih mengumpulkan berkas untuk melengkapi diterbitkannya SK pemecatan, rencananya besok hari Senin (12/11) kami akan ke pengadilan untuk meminta salinan berkas amar putusan agar secepatnya di proses. Sebab, Pada tahun 2018 seluruh ASN eks korupsi sudah dinyatakan di pecat sesuai perintah Mendagri dan BKN pusat,” jelasnya.

Data yang di himpun  11 orang ASN  yang seharusnya diberhentikan Pemkab Halut diantaranya Dr. Nikson Kroons, (mantan direktur RSUD Tobelo), Fiktor Alemoka, Kristomus David, tersangkut kasus Alkes RSUD Tobelo, Paulus Noya, (mantan Kadis Kelautan dan Perikanan Halut), Juhril Onthoni, (mantan Kadis PU, dan Kepala ULP), Swener Babua, Ely Radja, Jones Bulango, Tira Titihena, dalam kasus pengadaan mesin Genset dan rumah Genset, Arsad Abdul Rasyid (mantan kabag Kesra Setda Halut) tekait Kasus Dana Haji, dan Fadhil Ulil (bendahara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Halut) kasus anggaran perangkat desa. (Tim)

Komentar Anda

Berita Terkini