BP3D Halbar Gelar Sosialisasi Permendagri 86/2017

/ Kamis, 22 November 2018 / 19.14
Soni Balatjai (Kepala BP3D Halbar)

HALBAR -
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar) melalui Badan Perencanaan  Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Halbar, Gelar Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017.

" Sosialisasi ini intinya meningkatkan kapasitas perangkat daerah se-kabupaten Halmahera barat, karena selama  ini kita lihat belum ada kualitas dukungan perencanaan seperti yang kami harapkan,” ungkap Suripto Bidang Perencanaan  Kemendagri kepada sejumlah awak media di Halbar  usai kegiatan Fila Gaba desa Guaemadu Kecamatan Jailolo kabupaten halbar, Kamis (22/11/2018).

Lanjut Suripto, ke depan ini kita harapkan kualitas dokumen harus bagus artinya perencanaannya bagus, pasti penganggarannya juga bagus, pasti pelaksanaan bagus, pasti penatausahaan juga bagus, lapornya juga lancar dan pertanggungjawaban lancar.

“ Jadi walaupun regulasi ini sudah  relatif cukup lama karena mungkin teman - teman ini masih belum sepenuhnya bisa menjabarkan apa - apanya dalam Permendagri ini perlu peningkatan, intinya itu aja,” tukasnya.

“ Kalau yang sekarang ini minimal sembilan bab kemudian juga ada penyempurnaan bab - bab yang lalu ini disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan perencanaan daerah sekarang dan ke depan,” Sambung Suripto.

Terpisah Kepala Badan Perencanaan, penelitian dan Pengembangan Daerah BP3D Halbar. Soni Balatjai, saat diwawancarai soal sosialisasi Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Ia  menuturkan, karena adanya perubahan regulasi  dari 54 tahun 2010 ke 86 tahun 2017, maka memberikan pemahaman kembali pada seluruh Kasubag perencanaan dari kecamatan sampai seluruh SKPD sebagaimana bisa memahami Permendagri 86 dengan baik.

 " Supaya dokumen - dokumen yang disusun menyangkut dengan perencanaan dari, renstra, renja, bahkan RKPD dan RPJMD sekalipun itu dipahami oleh Kasubag perencanaan di setiap SKPD. "Jelasnya.

Mantan Dinas pendidikan  dan kebudayaan Halbar juga menambahkan, karena ini dibidang masing - masing  SKPD lupa bahwa dalam menyusun renstra mereka itu harus melihat RKPD.

“ Dengan adanya sosialisasi ini bisa pemahaman baru bagus buat SKPD ke depan lebih baik lagi. Tutup Soni.(ncs)

Komentar Anda

Berita Terkini