Diduga Tidak Netral Bawaslu Malut di DKPP

/ Jumat, 09 November 2018 / 17.53
Muhaimin Syarif saat melaporkan Bawaslu Malut ke DKPP
JAKARTA – Tim pemenangan pasangan calon KH. Abdul Ghani Kasuba dan Ir. M. Ali Yasin Ali (AGK-YA) menilai sikap komisioner Bawaslu Maluku Utara tidak netral atau berpihak ke salah satu pasangan calon. 

Ketidaknetralitas Bawaslu Maluku Utara. Hal tersebut membuat Tim Pemenangan AGK-YA Kabupaten Pulau Taliabu melaporkan lima (5)  anggota Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta pada tanggal 7 November 2018 lalu.

Laporan pengaduan lima Komisioner Bawaslu Maluku Utara ke DKPP berdasarkan Nomor tanda terima dokumen No.01-7/XI/PP.01/2018 telah diterima dokumen pengaduan dengan teraduh Bawaslu Maluku Utara.
Ketua Tim Relawan Pemenangan AGK-YA Kabupaten Pulau Taliabu Muhaimin Syarif menyatakan, pihaknya melaporkan lima anggota Bawaslu Maluku Utara ke DKPP karena diduga tidak netral dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU).

“ Laporan kami telah masuk Ke DKPP disertai dengan bukti-bukti dugaan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Maluku Utara,” ujar Muhaimin Syarif kepada media ini. Jumat (9/11/2018).

Muhaimin menuturkan, bukti-bukti yang dimasukkan ke DKPP berupa diskualifikasi pasangan calon AGK-YA yang diduga tidak mendasar dan lebih mengutamakan kepentingan paslon tertentu serta bukti mutasi yang dilakukan Gubernur Maluku Utara yang memiliki izin dari Kementerian Dalam Negeri.

“ Soal diskualifikasi yang direkomendasikan  Bawaslu Maluku Utara sangat politis,  sehingga kami juga telah masukan surat izin dari Kemendagri terkait mutasi, dan juga kami lampirkan dalam laporan aduan sebagai bukti,” ujarnya.

Sambung Muhaimin, terindikasi ada salah anggota komisioner Bawaslu Maluku Utara punya hubungan kekeluargaan dengan paslon tertentu, sehingga dugaan keberpihakan sangat terlihat untuk memenangkan paslon tertentu dengan cara mendiskualifikasi paslon AGK-YA.

“ Dugaan kami ada salah satu komisioner Bawaslu Malut punya hubungan keluarga dengan paslon tertentu. Ini yang mengindikasikan  ketidaknetralan oknum Komisioner Bawaslu sangat kental sehingga dilaporkan  ke DKPP untuk diproses lebih lanjut sebagaimana diatur  dengan peraturan DKPP,” tegasnya.

Lanjut Muhaimin,  relawan AGK-YA kabupaten Taliabu berharap laporan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh DKPP, karenanya rekomendasi Bawaslu Maluku Utara berkaitan dengan diskualifikasi sangat mengganggu hak konstitusi warga Taliabu terutama relawan AGK-YA.

“ Untuk menjaga demokrasi Maluku Utara, maka lembaga pengawas harus netral. Itu sebabnya, kami  mendesak  DKPP untuk memberikan sanksi kepada lima komisioner Bawaslu Maluku Utara karena diduga tidak netral pada Pilgub Malut,” kata Muhaimin. (cul)

Komentar Anda

Berita Terkini