DPRD Malut Secepatnya Bahas Anjloknya Harga Kopra

/ Kamis, 15 November 2018 / 19.30
Alien Mus (Ketua DPRD Malut)
SOFIFI - Harga kopra mengalami penurunan tajam selama tahun 2018 ini. Di tingkat petani untuk wilayah Provinsi Maluku Utara anjlok hingga pada kisaran Rp3.500 per kilogram dan Rp3.000 per kilogram jika dibanding dengan tahun 2017 lalu yang dibanderol Rp8.000 per kilogram.

Penurunan harga kopra pada tahun ini salah satunya disebabkan karena turunnya harga minyak kelapa (NCO) internasional. Alhasil, permintaan asing atas kopra juga turun.

Melihat kondisi tersebut, DPRD Provinsi Maluku Utara pada rapat komisi II dua hari lalu bersama dengan instansi terkait dilingkup Pemerintah Daerah Provinsi telah merekomendasikan kepada pimpinan DPRD agar mengagendakan pembahasan atas anjloknya salah satu komoditi utama di Provinsi ini.

Sekretaris Komisi II DPRD Malut, Iskandar Idrus yang diwawancarai awak media Kamis (15/11/2018) siang tadi menyampaikan, agar Pemerintah Daerah Provinsi Malut bisa mengintervensi penurunan harga kopra ini, komisi II merekomendasikan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov bisa mendapatkan suntikan dana untuk mengatasi anjlokan harga kopra ini.

“Rapat dua hari lalu bersama dengan instansi terkait bagaimana Pemerintah Daerah Provinsi bisa mengintervensi terkait penurunan harga kopra di Malut ini. Soal itu kami di komisi II mendesak agar kesimpulan rapat tersebut dapat segera mungkin dibahas di meja pimpinan DPRD, termasuk agar BUMD bisa mendapatkan suntikan dana,” ujar Politisi PAN.

Terpisah Ketua DPRD Malut Alien Mus menyatakan,  rasa keprihatinan yang sama soal penurunan harga kopra di Maluku Utara. Mengatasi persoalan tersebut dirinya berjanji dalam waktu dekat akan membahas persoalan ini bersama pimpinan dan anggota DPRD termasuk beberapa instansi terkait.

Sambung Alien, tidak menutup kemungkinan DPRD akan mendorong Pemerintah Daerah Provinsi untuk melakukan pergeseran anggaran di APBD tahun 2019 termasuk pemangkasan biaya perjalanan dinas DPRD sendiri. Kendati begitu, pergeseran anggaran maupun pemangkasan biaya perjalanan dinas DPRD sendiri tentunya harus melalui persetujuan bersama agar tidak rancu dikemudian hari.

“Masalah anjloknya harga kopra ini sangat urgen untuk dibahas bersama, begitu juga dengan masalah-masalah lain yang menjadi hutang mulai dari tahun 2015 hingga 2018 ini. Kalau pun dilakukan pergeseran anggaran maupun biaya perjalanan dinas kami dipotong menurut saya tidak apa hanya saja perlu dibahas dan disetujui bersama sehingga tidak menimbulkan masalah,” Kata Alien. (bices)
Komentar Anda

Berita Terkini