FPPT Desak Polda Malut Periksa Bupati Pulau Taliabu

/ Selasa, 13 November 2018 / 17.49
La Ode Zidil (Koordinator FPPT)

TERNATE - Front Perjuangan Pemuda Taliabu (FPPT)  menilai Kepolisian Daerah Maluku Utara tidak serius menangani kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) yang diduga melibatkan Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Aliong Mus.

Koordinator Front Perjuangan Pemuda Taliabu La Ode Zidil, meminta Polda Malut segera menuntaskan pemotongan kasus dana desa  Kabupaten Pulau Taliabu yang sudah dilidik selama 1 tahun ini belum juga dituntaskan.

Kuat dugaan bahwa kasus pemotongan dana desa itu ada keterlibatan Bupati Pulau Taliabu karena  pemanggilan pertama  sampai kedua kali ini  yang dilayangkan oleh penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Malut tidak di penuhi Bupati Pulau Taliabu.

Padahal, Bupati Pulau Taliabu dipanggil sebagai saksi namun  tidak penuhi panggilan tersebut.

 " Kami minta kepada Polda Malut agar tegas memanggil  Bupati Pulau Taliabu untuk di periksa sebagai saksi.  Alasan apa tidak mau hadir dan katanya akan penuhi panggilan tersebut ketika usai PSU yang di laksanakan beberapa waktu lalu, dan sampai saat ini belum juga hadir, ada apa?” ujar La Ode.

La Ode berpendapat, dana desa dalam pendekatan apa pun merupakan keseriusan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kerakyatan di pedesaan  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor   6 Tahun 2014.  Namun hal tersebut tidak demikian bagi rakyat Pulau Taliabu yang mana sebanyak 71 desa dananya dipangkas sebanyak Rp 60 juta per desa hingga mengakibatkan ada indikasi dana desa dinikmati oleh segelintir orang dilingkungan Pemkab Pulau Taliabu, tukasnya.

Ironisnya, semua sejumlah kepala desa maupun Direktur CV. Safaat Perdana menjadi penanggung jawab atas pemotongan dana desa yang berujung pada ditetapkannya mereka sebagai  tersangka  oleh penyidik  Ditreskrimsus Polda Maluku Utara. 

“ Kami menduga ada indikasi Polda Maluku Utara mengulur-ngulur waktu terkait pemeriksaan Bupati Pulau Taliabu,” tandas La Ode.

Kasus ini bila lihat dari aspek Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor  20 Tahun 2001, telah memenuhi unsur untuk menjemput paksa Bupati Pulau Taliabu yang sudah dua kali mangkir dari panggilan penyidik Polda Malut, ungkap La Ode.

Tak hanya Bupati Pulau Taliabu yang menjadi sorotan dalam kasus ini. Akan tetapi Front Perjuangan Pemuda Taliabu juga mendesak Polda Maluku Utara segera menetapkan tersangka eks Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemkab Pulau Taliabu Salim Ganiru yang kini menjabat Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.

“ Plt Sekda harus ditetapkan tersangka dalam kasus ini sebagai penanggung jawab pengelolaan dana desa di Pulau Taliabu,” ucapnya.

La Ode juga menjelaskan, kasus aliran pemotongan Dana Desa sebesar Rp 60 juta per desa dengan rincian sesuai rekomendasi Camat di 8 Kecamatan masing-masing, sebesar Rp 2 juta, Kepala DPMD Pulau Taliabu Rp. 3,5 juta, P3MD Rp 12 juta, Perbendaharaan dan Kas Daerah Rp 11 juta, dan Bank BRI unit Bobong Rp 3,5 juta. Dana tersebut kemudian ditransfer ke rekening CV Syafaat Perdana melalui BRI unit Bobong. Pada tanggal 8 Juli 2017.

Akan tetapi,  ujar La Ode, kasus sudah ditangani setahun hanya  1 orang  ditetapkan  tersangka dalam kasus pemotongan Dana Desa, yakni  Kepala Bidang Perbendaharaan dan Khas Daerah, Kabupaten Pulau Taliabu Agumaswaty Toyib Koten sebagai pemilik CV. Syafaat Perdana.

“ Kami berharap penyidik harus serius menangani kasus ini terhadap pihak-pihak yang menerima aliran dana desa untuk ditetapkan tersangka,” katanya. (Tim)
Komentar Anda

Berita Terkini