Gubernur Malut Tolak MoU, Pendemo dan Polisi Bentrok

/ Kamis, 29 November 2018 / 22.23


Gubernur Malut KH. Abdul Ghani Kasuba memasuki halaman kediaman sesaat baku lembar terjadi (Foto : Andi)
TERNATE – Tuntutan kenaikan harga kopra terus disuarakan mahasiswa di tengah anjlok harga kopra saat ini. aksi unjuk rasa pun digelar  di depan kediaman rumah dinas gubernur Maluku Utara jalan Kapitan Pattimura, Kalumpang Ternate. Kamis (29/11/2018).

Aksi kali ini pendemo meminta Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Ghani Kasuba menandatangani Memorandum Of Understanding (MoU) diantaranya menolak perusahan kepala sawit di Maluku Utara, mendesak Pemerintah Daerah segera merekomendasi ke DPRD terkait dengan permasalahan penurunan harga kopra  dan segera mengeluarkan peraturan gubernur (Pergub) tentang standarisasi harga kopra.

Tak hanya itu,  massa aksi juga mendesak kepada Pemprov Maluku Utara menertibkan tengkulak-tengkulak nakal dan mencabut izin usahanya dan segera menaikkan harga kopra minimal Rp. 8000 per/kg. Bahkan,  pendemo juga mendesak Gubernur Maluku Utara segera mencopot Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan karena tidak menjalankan tugas dengan baik.

Selain itu,  massa pengunjuk rasa mendesak Gubernur Maluku Utara agar segera menetapkan harga kopra dalam jangka waktu 1x 24 jam.

Pantauan media ini, Kamis (29/11),  Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Ghani Kasuba yang tiba dari Sofifi Ibukota Provinsi Maluku Utara sekitar pukul 15.00 WIT langsung menemui massa aksi yang sedang unjuk rasa di depan kediamannya dengan naik ke atas truk pendemo yang dilengkapi  sound sistem (pengeras suara).

“ Saya sebagai gubernur apa yang di inginkan oleh adik-adik mahasiswa perlu kiranya untuk di realisasi, namun saya juga mempunyai keterbatasan, maka dari itu perlunya berkoordinasi dengan pak bupati, dan wali kota, dan DPR untuk bagaimana mencari jalan atau solusi terkait masalah ini, dalam dua hari kemarin saya sempat pergi ke Jogja dan Surabaya untuk mencari jalan, bekerja sama dengan para investor-investor,” ungkapnya.

Massa juga minta Gubernur Maluku Utara menandatangani MoU yang dibacakan salah orator yang diusulkan Front Gerakan Cipayung Bersatu.

Menanggapi tuntutan itu, Gubernur Maluku Utara dengan bijak menolak menandatangani MoU di maksud sambil meminta diberikan waktu.

“ Saya mohon diberi waktu sedikit untuk saya tanda tangani barang ini," ungkap AGK dengan lugas.  Usai mengatakan itu dihadapan ribuan massa, Gubernur Maluku Utara langsung beranjak turun dan pergi.

Hal itu sontak suara massa aksi memuncak dengan berteriak  "tanda tangan cepat", dan disitulah terjadilah baku lempar diantara pihak keamanan dan massa aksi.

Beruntung dalam aksi baku lempar tersebut Gubernur Maluku Utara diamankan masuk kediamannya oleh ajudan dan aparat kepolisian.

Massa kemudian membubarkan diri setelah aparat keamanan menembaki  gas air mata mengunakan water canon.

Dalam kericuhan itu aparat kepolisian mengamankan sebanyak 7 orang pendemo. (andi)

Komentar Anda

Berita Terkini