Ini Penjelasan Dirjen Otda Ke KPU Malut Soal Mutasi Jabatan

/ Kamis, 08 November 2018 / 20.26

Surat Penjelasan Dirjen Otda Kemendagri RI ke KPU Maluku Utara

TERNATE – Diskualifikasi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur  KH. Abdul Ghani Kasuba dan Ir. M. Ali Yasin Ali (AGK-YA) yang di rekomendasikan  Bawaslu Maluku Utara berkaitan dengan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak memiliki izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri hal itu tidak benar.

Pasalnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia Sumarsono telah membantah hal itu,  dengan memberikan penjelasan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara terkait perggantian pejabat oleh Gubernur Maluku Utara berkaitan Surat Nomor : 141/YP.03.01-SD/82/Prov/XI tanggal 3 November 2018 perihal Permohonan Klarifikasi yang dilayangkan oleh KPU Maluku Utara ke Menteri Dalam Negeri.

Dirjen Otda Kemendagri RI melalui Surat Nomor : 800/8884/OTDA tertanggal 6 November 2018 telah memberikan penjelasan kepada KPU Provinsi Maluku Utara, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua  atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota  menjadi Undang-Undang, menegaskan  bahwa gubernur  atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat  6 bulan sebelum tanggal ditetapkan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan terkecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

Pedoman pada ketentuan  tersebut,  Menurut Dirjen Otda Kemendagri, menjelaskan bahwa gubernur Maluku Utara telah menyampaikan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan persetujuan tertulis untuk melakukan mutasi  dan pengisian jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Surat Nomor : 821.2/68/2018 tanggal 17 Juli 2018 Perihal Permohonan izin Mutasi Jabatan dan Surat Nomor : 821.2/81.a/2018 tanggal 10 September 2018 Perihal Permohonan Persetujuan Izin Mutasi Jabatan Struktural  dan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Izin mutasi pejabat Struktural dan Fungsional itu, dikeluarkan dalam rangka kelanacaran dan keberlangsungan Pemerintah di Provinsi Maluku Utara, mengingat akhir masa jabatan gubernur Maluku Utara Tanggal 5 Mei 2019, Menteri Dalam Negeri telah memberikan rekomendasi  Persetujuan Tertulis Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang terdiri dari penggantian Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Tim)
    

Komentar Anda

Berita Terkini