Kemendagri : Rekomendasi Diskualifikasi Bawaslu Malut Lucu dan Prematur

/ Kamis, 08 November 2018 / 16.26
Kantor Kementerian Dalam Negeri RI

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri  melalui Kasubdit Wilayah V Direktorat FKDH dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah Dr. Heriandi Roni mengklarifikasi terkait dengan pencatutan namanya oleh kubu pasangan calon Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar (AHM-RIVAI) dalam hal ini Edo  dkk.

Menurut Heriandi, dirinya sangat kecewa dan mengutuk keras orang-orang yang mencatut namanya dan menyebutkan bahwa dirinya yang menyatakan mutasi jabatan struktrural dan fungsional yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara cacat hukum dan inskontitusional.

Dalam pertemuan tersebut Heriandi Roni menyakan, ia merasa dibohongi dan dijebak oleh orang-orang AHM tersebut yang dengan sengaja memanfaatkan pertemuan itu untuk memelintir kata-kata yang ia sampaikan.

“ Saya tidak mungkin menyatakan demikian, mereka saja yang memanfaatkan situasi pertemuan dan saya merasa sangat kecewa. Kedepan kami akan hati-hati dalam menerima kelompok-kelompok yang datang untuk bertemu,” ungkap Heriandi Roni melalui siaran persnya pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 pukul 14.00 WIB, bertempat di ruang rapat Direktorat FKDH lantai 15 kepada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Maluku Utara.

Heriandi menjelaskan, dirinya tidak mengetahui ihwal surat-surat tersebut karena memang terkait dengan mutasi dan pergantian pejabat daerah bukan menjadi ranah tupoksinya.

“ Itu bukan ranah saya tetapi menjadi kewenangan Direktorat kelembagaan. Mereka yang lebih tahu itu, jangan kemudian memelintir bahasa seperti itu,” tukasnya.

Untuk lebih mengetahui koronologisnya, Kata Heriandi, mutasi dan pelantikan tersebut sudah sangat sesuai dengan mekanisme dan prosedur.
“ Pemerintah Provinsi Maluku Utara tentunya sangat berhati-hati dalam mengambil setiap kebijakan,” paparnya.

Sambung Heriandi, sebelum dilakukannya mutasi pejabat, untuk pelantikan tahap pertama Gubernur Maluku Utara telah menyampaikan surat Nomor 821.2/68/2018 Tanggal 17 Juli 2018 Perihal Permohonan Izin Mutasi jabatan kepada Menteri Dalam Negeri.  Kementerian Dalam Negeri akhirnya menyetujui proses mutasi dan pelantikan jabatan tersebut Melalui Surat Mendagri Nomor 821/3910/OTDA tanggal 19 Juli 2018 tentang Persetujuan Pengisian dan Pelantikan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang ditandatangani Dirjen Otonomi Daerah Dr. Sony Sumarsono.

Untuk lebih mempertegas, Kata Heriandi,  surat Dirjen Otda, Menteri Dalam Negeri juga menerbitkan satu surat lagi Nomor 821/4948.A/SJ tanggal 19 Juli 2018 perihal Persetujuan Mutasi dan Pengisian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Selanjutnya, ungkap Heriandi,  Gubernur Maluku Utara menyampaikan surat Nomor 821.2/81.A/2018 tanggal 10 September 2018 perihal Mohon Persetujuan Izin Mutasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kementerian Dalam Negeri juga menyetujui dengan Menerbitakn Surat Nomor 821/7428/OTDA tanggal 17 September 2018 Perihal Persetujuan Pengisian dan pelantikan Pejabat Admoinsitrator dan pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

“ Jadi apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi adalah betul-betul sangat sesuai dengan mekanisme dan Prosedur prundang-undangan termasuk memenuhi ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 71. Kalau surat persetujuan sudah diterbitkan lalu apa yang salah dengan mutasi pejabat yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara,” ungkapnya.

“ Inilah yang kemudian menjadi kekeliruan Aslan Hasan. ia selaku anggota Bawaslu harusnya lebih cerdas dalam menggali informasinya dari berbagai pihak, jangan kemudian tanpa prosedur yang baik, dan karena kepentingan sesaat langsung membabi buta mengeluarkan rekomendasi diskualifikasi, ini kan lucu dan prematur, belum apa-apa sudah mengeluarkan rekomendasi membatalkan paslon AGK, sementara data dan informasinya bias dan tidak valid. Bagaimana mungkin seorang komisioner Bawaslu memiliki cara kerja yang amburadul dan sangat tendensius seperti ini. Penyelenggara seperti Ini tentu harus dilaporkan ke DKPP karena hal ini tentu sangat merusak proses politik dan administrasi Pilkada,” tambahnya.

Kata Heriandi, hal yang berbeda justru ditunjukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara, mereka (KPU) sangat memahami dan mengerti prosedur penyelenggaraan Pilkada yang baik dan benar. Tidak gegabah sebagaimana saudara Aslan Hasan. KPU secara prosedur pada tanggal 5 November 2018 menyampaikan surat Nomor 143/PY.03.01-SD/82/Prov/XI/2018 Perihal Permohonan Data kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk meminta semua surat yang berkaitan dengan mutasi dan pelantikan pejabat, baik surat permohonan yang berasal dari pemerintah Provinsi Maluku Utara maupun surat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Dan telah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

“ Untuk menghilangkan keraguan semua pihak termasuk KPU Provinsi Maluku Utara terhadap proses mutasi dan pelantikan pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah telah secara tegas menjelaskan kepada KPU Provinsi Maluku Utara melalui surat Nomor 800/8884/OTDA tertanggal 6 November 2018 perihal Penjelasan Terkait Penggantian Pejabat Oleh Gubernur Maluku Utara. Poin utama Dalam surat tersebut, Menteri Dalam Negeri menjelaskan bahwa Mutasi dan penggantian pejabat yang dilakukan oleh Gubernur Maluku Utara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.

Dari kronologis dan fakta-fakta diatas, ujar Heriandi Roni,  maka kepada semua warga masyarakat Maluku Utara. “ Kami menghimbau agar jangan lagi terprovokasi oleh ulah sekelompok orang yang tidak siap kalah dan tidak ingin Maluku Utara ini aman dan berkembang. Mari kita semua menghargai proses demokrasi yang telah kita bangun bersama dengan cara-cara yang santun dan beradab. Biarkan proses demokrasi ini berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku,” tutupnya. (RN)
Komentar Anda

Berita Terkini