Kominfo Kota Tidore Gelar Pelatihan LAPOR-SP4N

/ Rabu, 28 November 2018 / 19.12
Kegiatan Ĺapor SP4N (Foto: Aidar Salasa)
TIDORE- Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Tidore Kepulauan menggelar pelatihan teknis layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR-SP4N) yang di buka Asisten Setda Bidang Tata Pemerintahan Pemkot Tidore Kepulauan Umi Abdurasyid, bertempat di Aula Nuku Kantor Walikota Tidore, Rabu (28/11/2018).

Umi Abdurasyid mewakili Walikota Tidore menyampaikan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia mengamanatkan untuk mengelola sistem pengelolaan pelayanan publik nasional. Berdasarkan amanat tersebut, pada tahun 2016 Kementerian PAN-RB telah bersinergi dengan Kantor Staf Kepresidenan dan Ombudsman RI untuk pemanfaatan aplikasi lapor menjadi aplikasi pengelolaan pengaduan pelayanan nasional yang saat ini dikenal dengan LAPOR-SP4N.

Umi menjelaskan pengelolaan pengaduan, maka Pemkot Tikep telah terintegrasi secara nasional melalui LAPOR!SP4N pada bulan November tahun 2017 untuk peningkatan pemahaman, aparatur bagian organisasi Sekretariat daerah Pemkot Tikep telah melaksanakan Bimbingan Teknis LAPOR!SP4N pada bulan Februari tahun 2018 lalu. 

Dalam praktik pengelolaan pengaduan belum berjalan secara maksimal. Hal itu ujar Umi Abdurasyid bahwa belum adanya sosialisasi dan edukasi ke masyarakat serta perlu adanya penguatan penyelenggaraan pelayanan pengaduan LAPOR-SP4N ini.  Oleh karenanya Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bandung Trust Advisory Group (B-Trust) untuk melakukan penguatan dalam penyelenggaraan pelayanan pengaduan melalui LAPOR-SP4N.

“Tujuan kegiatan ini adalah untuk lebih meningkatkan pemahaman bagi para admin dan pejabat penghubung tentang sistem LAPOR! serta mampu mengelola pengaduan dengan menggunakan sistem LAPOR! sehingga pengelolaan pengaduan dapat dijalankan sesuai prinsip SP4N”, kata Umi.

Manager B-Trust, Muhammad Ikbal memaparkan  B-Trust adalah lembaga yang bekerja sama dengan Kementerian PAN-RB RI, Kantor Staf Kepresidenan dan Ombudsman RI untuk melaksanakan program penguatan penerapan LAPOR-SP4N. Selain itu Program ini dibantu oleh USAID CEGAH untuk penguatannya di beberapa pilot di Indonesia.

“ Ada 33 pilot terdiri dari 27 Pemerintah Daerah dan 6 kementerian di Indonesia. Untuk tahun 2018, USAID CEGAH menambahkan 4 pilot baru, diantaranya di Kementerian Hukum dan HAM RI, Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin dan Kota Tidore Kepulauan. Seluruh intansi pemerintah di Indonesia diwajibkan untuk menggunakan LAPOR!SP4N sebagai salah satu media pelayanan pengaduan masyarakat khususnya kepada pemerintah daerah,” jelas Ikbal. (dar)
Komentar Anda

Berita Terkini