Menyebarkan Berita 'Hoax' Hukumannya Berat

/ Jumat, 02 November 2018 / 22.07
Kabid Humas Polda Malut, AKBP Hendri Badar (kiri) dan Kaur Penum, AKP Hefrizon (kanan).

TERNATE – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara (Malut) gelar press release terkait penanganan kasus Subdit II/Fismondev Dit Reskrimsus Polda Malut Periode Januari 2017 S/D September 2018. bertempat di ruang Bid Humas Polda Maluku Utara. Kamis (1/11/2018) kemarin.

Kabid Humas Polda Malut, AKBP Hendri Badar yang didampingi oleh Kaur Penum Subbid Penmas Bid Humas Polda Maluku Utara, AKP Hefrizon menjelaskan, kegiatan press release menyangkut dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi, dan transaksi elektronik.

“Hasil pencapaian dari Dit ResKrimsus nantinya bisa di di ketahui oleh masyarakat melalui pemberitaan,” Jelasnya.

Menurutnya, berdasarkan data di tahun 2017, tahap I (satu) jumlah laporan Polisi sebanyak 5 (Lima) kasus sedangkan tahap II (dua) sebanyak 6 (enam) Kasus, 2 (dua) kasus diantaranya merupakan laporan polisi pada tahun 2016.

"Di tahun 2018, jumlah laporan Polisi (LP) sebanyak 11(sebelas) kasus, 1 (satu) kasus di antaranya merupakan kasus laporan pada tahun 2017,Jadi jumlah LP pada tahun 2018 mengalami kenaikan 120% dibandingkan tahun 2017,” Bebernya.

Kata ia, Polda Malut akan melakukan Penanganan bagi pelaku yang menyebarkan berita yang berbau Hoax, ujaran kebencian, bahkan berita-berita provokasi suku,agama, ras, dan antar golongan.

"Sebagaimana yang di cantumkan dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008 pada pasal, 27 dan 28 memiliki ancaman hukuman yang cukup berat dengan ancaman penjara 6 (enam) tahun dan denda Satu juta atau satu miliar,” Tegasnya.

Sehingga ia menginggatkan, untuk masyarakat Malut dan untuk bangsa Indonesia agar tidak menyebarkan berita Hoax. (ata)
Komentar Anda

Berita Terkini