Saat AGK-YA Dicurangi dan Dzolimi Bawaslu Malut Kemana?

/ Minggu, 04 November 2018 / 02.28
Asrul Rasyid Icshan (Ketua Tim Pemenang AGK-YA)

TERNATE – Tim pasangan calon (Paslon) KH. Abdul Ghani Kasuba dan Ir. M. Al Yasin Ali (AGK-YA) merasa aneh dengan sikap Bawaslu Maluku Utara (Malut) yang mengeluarkan keputusan dengan mendiskualifikasi pasangan petahana. 

“ Justru kami merasa aneh dengan Bawaslu Malut yang mengambil sikap mendiskualifikasi AGK-YA,  karenanya pelaporannya sesuai perintah Mahkamah Konstitusi itu tanggal 26 Oktober 2018 harus dimasukan batas akhir, namun pada tanggal 26 Oktober 2018 itu, KPU dan Bawaslu sudah memasukan laporan. Itu berarti, semua kerangka PSU telah terselesaikan,” ungkap Ketua Tim AGK-YA, Asrul Rasyid Icshan kepada media ini. Sabtu (2/4).

Lanjut Asrul, anehnya secara mendadak pada tanggal 2 November 2018, tim AGK-YA menerima informasi bahwa Bawaslu Maluku Utara telah mengeluarkan rekomendasi diskualifikasi terhadap pasangan calon AGK-YA.

“ Kenapa pada tanggal 26 Oktober 2018, itu tidak disampaikan kepada pasangan calon, tapi justru kita ketahui dari media. Nah, itu yang menjadi keanehan, jika sikap Bawaslu seperti ini memberikan indikasi ketidaknetralan Bawaslu semakin kental,” paparnya.

Buktinya, Kata Asrul, sebelum PSU tim AGK-YA telah mengajukan berbagai permasalahan, tetapi Bawaslu Maluku Utara berpendapat tidak ada masalah. Padahal pelanggarannya nyata, salah satunya adalah kampanye AHM-Rivai yang terang-terangan, namun Bawaslu Maluku Utara diam saja seakan tidak ada masalah.

“ Tetapi kok Bawaslu Maluku Utara mengambil sikap yang begitu frontal terhadap pasangan  AGK-YA dengan menyatakan diskualifikasi dengan alasan money politic. Padahal, sudah dijelaskan bahwa pemberian uang itu diketahui oleh Bawaslu yang diminta oleh gubernur untuk mendampingi. Kalau itu tidak benar, seharusnya Bawaslu mencegah, karena pihak terkait sudah menyampaikan apakah ini bisa atau tidak, jadi secara hukum kan sudah selesai PSU. tapi kenapa Bawaslu Malut bersikap lain, itu keanehan bawaslu,” tukas Asrul.

Asrul menjelaskan, ketidaknetralitas Bawaslu Maluku Utara dari awal sudah dicurigai, buktinya Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk dilaksanakannya PSU. padahal, sebelumnya oleh  Bawaslu Maluku Utara bahwa Pilkada tidak ada PSU, tetapi tim AGK-YA kemudian mengajukkan persoalan di wilayah-wilayah yang disengketakan terdapat kecurangan, hanya saja Bawaslu Maluku Utara diam, dan bawaslu kemana?.

Bahkan Bawaslu  mengangap tidak masalah, buktinya MK mengabulkan dalil yang diajukkan tim AGK-YA bahwa terjadi kecurangan,  itu telah dibenarkan oleh MK dengan dilaksanakannya PSU. Dan itu bukti kongkrit. 

“ Jadi kemana bawaslu, ketika AGK-YA di dzolimi dengan langkah-langkah tim tetangga sebelah yang bertindak curang, tetapi bawaslu diam. Sekarang Bawaslu Maluku Utara mendiskualifikasi AGK-YA karena rolling jabatan kepala sekolah yang sudah dijelaskan BKD. Itu bukan jabatan structural, hanya tugas tambahan dari ketentuan UU setingkat kadis dan itu tidak berpengaruh serta money politik, bukanya kasus money politic telah dihentikan. Jadi ada apa dengan bawaslu sampai berapi- api ingin menyerang AGK-YA,” ujarnya.

“ Ini menandakan sikap bawaslu ternyata tidak netral. PSU ini dimenangkan oleh AHM-Rivai, tapi akumulasi suara dimenangkan oleh AGK-YA clear semua persoalannya,” tutupnya. (RN)

Komentar Anda

Berita Terkini