Tim AHM-RIVAI: Kemendagri Kecewa Adalah Sebuah Provokasi Media

/ Kamis, 08 November 2018 / 17.09
Timses AHM-RIVA, Muh. Husni Sapsuha

TERNATE -  Tim pasangan calon Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar (AHM-RIVAI) kembali menanggapi statemen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkaitan dengan kubu paslon AHM-RIVAI menyebar berita bohong. Bahkan Kemendagri kecewa dengan Tim AHM-RIVAI, adalah sebuah provokasi media.

“ Pada prinsipnya Tim AHM-RIVAI dalam hearing itu mempertanyakan keabsahan surat izin pelantikan dari Kemendagri untuk Pemprov Malut,” ungkap Muh. Husni Sapsuha kepada media ini melalui siaran persnya. Kamis (8/11).

Kepada media ini, Husni Sapsuha menyatakan, tim AHM-RIVAI tidak mencatut nama kementerian ini untuk kepentingan pasangan calon.

“ Kami hanya memperjelas status surat tersebut, dimana kami menganggap surat izin kementerian itu adalah Surat Bodong,” ujarnya.

Alasan Husni, pasca temuan Bawaslu Provinsi Malut soal dugaan pelantikan dan mutasi pejabat, kasusnya terproses secara normal. Bahkan, Bawaslu Maluku Utara telah memanggil pihak-pihak terkait untuk mengklarifikasi. Salah satunya Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Malut. Dalam klarifikasinya, BKD tidak bisa membuktikan dan mengaku surat izin tersebut tidak ada. Nah, keberadaan surat ini baru terungkap di Sidang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 November 2018 lalu.

Kata Husni, gerakan SUBU Bersatu, Garda Muda Palapa dan Kawan AHM kemudian melakukan hearing dengan Kemendagri. Dalam hearing itu,  pihak Kemendagri menyatakan yang akan akan menjawab secara tertulis, dan secara prosedur SOP.
“ Kementrian akan menjawab paling lama 7 hati kerja,” terangnya.

Olehnya itu, ujar Husni,  berdasarkan analisa mereka, (AHM-RIVAI), jika surat tersebut benar ada, maka dalam konsideran Surat Keputusan pasti memuat klausul izin Kementerian dalam pertimbangannya. Namun hal itu tidak dilakukan, lagi pula surat izin tersebut yang berjumlah 3 surat kok tidak dipegang Pemprov Malut secara fisik.

“ Pemprov kan sebuah organisasi pemerintahan yang seharusnya profesional. Kok KPU Provinsi dalam pleno harus memberi waktu ke Paslon 3 untuk membuktikan. Dari sini kita sudah bisa pastikan surat ini bermasalah,” pungkasnya.

Untuk itu, tim AHM-RIVAI mengajak seluruh komponen untuk tidak melakukan isu-isu tambahan yang tidak perlu. Apalagi sampai pada mencatut nama lembaga pemerintahan setingkat Kementerian.

“ Hal-hal ini harus di hindari. Kami juga akan mengklarifikasi ini langsung ke kementerian, sehingga tidak ada lagi isu-isu murahan yang didatangkan ke publik hanya karena politik sesaat,” tutup Husni (cul)

Komentar Anda

Berita Terkini