BAPPOR Tantang Dinas Nakertrans Malut Beberkan Data TKA

/ Kamis, 06 Desember 2018 / 15.55
Muhammad Risman (Koordinator BAPPOR Pulau Obi)
TERNATE - Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di Maluku Utara mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tercatat Kabupaten Halmahera Selatan banyak di minati para TKA. 

Maraknya warga Negara Asing (WNA) yang bekerja daerah itu menjadi sorotan dari Barisan Pemuda Pelopor (BAPPOR) Kepulauan Obi.  

Koordinator BAPPOR Kepulauan Obi Muhammad Risman menyatakan WNA  yang masuk ke Maluku Utara hampir semua menjadi TKA di beberapa perusahaan tambang. 

Berdasarkan data  Kantor Keimigrasian Kelas I Ternate  bahwa jumlah TKA  yang  masuk di Maluku Utara berjumlah 1.175 orang,  terbanyak di Halmahera Selatan. Namun sampai saat ini tidak ada pengawasan.

Karenanya ditakutkan jumlah TKA yang memiliki IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Asing) untuk masing-masing TKA dikhawatirkan dimiliki 1 orang, tetapi di pergunakan untuk beberapa orang pekerja asing.

“ Dugaan kami demikian? dengan menggunakan izin kerja yang ganda sehingga data para pekerja sampai saat ini terus di pertanyakan,” ungkap Muhammad Risman kepada media ini. Kamis (6/12).

Pasalnya,  beberapa waktu lalu.  Pihaknya bersama saudara Brayen Lajame Pembina Persekutuan Pelajar Mahasiswa Kristen Obi (PPKMO) di Manado, Sulut mendatangi Kantor Keimigrasian Kelas I Ternate.

“ Memang banyak masalah TKA, di antaranya data pekerja asing terkadang tidak di update. Inilah persoalan  utama sehingga apa yang di sampaikan oleh kepala kantor Keimigrasian Kelas I Ternate kami pertanyakan kembali,” tukasnya.

Tak hanya itu,  pihaknya juga meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara menyampaikan ke publik data TKA.

“  Selama kami konsen mengusut kasus TKA yang bekerja di desa Kawasi, tetapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi  Malut tidak pernah sedikit pun menanggapi. Patut di duga ada permainan,” terang Risman.

Risman mengharapkan Dinas Nakertrans Provinsi Maluku Utara dapat bekerja  maksimal agar peristiwa PT. Harita Group yang terbukti memanipulasi IMTA  sebanyak 23  WNA asal Tiongkok tahun 2017 tidak terulang kembali.

Dengan begitu,   kata Risman Daerah sebenarnya dapat di untungkan dengan diterbitkannya PP Nomor 97 tahun 2012 yang mengamanatkan retribusi perpanjangan izin IMTA diserahkan pengelolaannya ke daerah melalui pengesahan perda masing-masing.  

“ Sejauh ini kami tidak mengetahui apakah ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang  IMTA serta berapa besaran yang di bebankan untuk mengurus izin IMTA,” pungkasnya. 

Sambung Risman “ Kami menantang khususnya Kadis Nakertrans Provinsi Maluku Utara untuk membuka jumlah berapa TKA masuk di pulau Obi sesuai  IMTA yang di keluarkan untuk bekerja pada perusahaan tambang nikel kawasi, berdasarkan dengan kualifikasinya,” Kata Risman. (Ata)
Komentar Anda

Berita Terkini