Bawaslu Dalami Dugaan Pelanggaran Pemilu Achmad Hatari

/ Senin, 03 Desember 2018 / 21.55
Bahruddin Tosofu (Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan)

TIDORE- Bawaslu Kota Tidore Kepulauan melayangkan undangan klarifikasi terhadap beberapa saksi guna untuk dimintai keterangan mengenai dugaan pelanggaran pemilu pada pelaksanaan  Gurabati Open Tournament (GOT) XXV pada 25 November 2018 lalu. 

“ Surat klarifikasi yang dilayangkan guna dimintai keterangan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang melibatkan calon legislatif Achmad Hatari yang juga Anggota DPR RI aktif,” ungkap Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan Bahruddin Tosofu kepada wartawan media ini. Senin (3/12/2018). 

Lanjut Bahruddin, secara undang-undang itu kita belum bisa menyimpulkan terkait dengan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang di lakukan oleh yang bersangkutan karena sekarang kita masih agendakan pemanggilan terhadap saksi guna untuk dimintai keterangan. 
Hanya saja hari ini kita mengagendakan untuk melakukan pemanggilan terhadap dua saksi yakni manager Tim Poram Mareku dan ketua panitia Gurabati open Turnamen GOT XXV guna untuk dimintai keterangan klarifikasinya.

"Jadi tadi kita sudah panggil pak Umar Ismail yang juga sebagai manager Tim Poram Mareku untuk dimintai keterangan sedangkan ketua panitia Got XXV belum bisa hadir karena beliau masih izin keluar daerah kemungkinan kita mengagendakan pada tanggal 5 Desember  sudah sampaikan surat resmi ke Bawaslu  Jadi kesimpulan kasus kita belum bisa menyimpulkan karena masih ada saksi yang perlu kita Panggil nanti setelah itu baru kita menyimpulkan bahwa kasus ini posisinya di mana,” tukasnya. 

Mengenai bukti, ungkap Ketua Bawaslu bahwa saat ini sudah ada beberapa bukti yang dikantongi berupa kartu nama caleg sebagai pengganti karcis dan APK yang ada di dalam stadion GOT. 

" Jadi sekarang kita masih cari keterangan saksi, jadi sekali lagi kami dari Bawaslu belum bisa menyimpulkan karena sesuai dengan prosedur apa pun yang terjadi sebelum melakukan klarifikasi dan itu sudah final baru kita bisa menyimpulkan karena proses ini kita belum tahu sampai dimana. karena sesuai dengan undang-undang 7 waktu yang diberikan sesuai dengan undang-undang itu durasi waktunya sangat singkat namun beberapa saksi lagi yang akan kami panggil,” ujarnya. (dar)   

Komentar Anda

Berita Terkini