Keluarkan Surat Usulan, Gubernur Dinilai 'Biking' Blunder

/ Selasa, 04 Desember 2018 / 22.10
Anwar Kabalmay (Kabag Pemerintah Setda Halut)

TOBELO - Surat usulan Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Ghani Kasuba yang dikeluarkan pada tanggal 5 November 2018 kepada Kementerian Dalam Negeri tentang pembagian wilayah enam (6) desa di nilai blunder oleh Pemkab Halmahera Utara.

Surat sakti  yang diteken oleh orang nomor satu di daerah itu. Ternyata mengusulkan empat (4) desa masuk ke Pemkab Halmahera Barat (Halbar) dan dua (2) desa lainnya masuk ke wilayah administrasi Pemkab Halut. 

Adanya surat itu,  Pemkab Halut memprotes keras melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekertariat Daerah Pemkab Halut Anwar Kabalmay bahwa surat usulan yang dikeluarkan Gubernur Maluku Utara sengaja memperkeruh dan memperpanjang masalah serta menimbulkan persoalan baru pada masyarakat enam desa.  Sebab, persoalan tapal batas enam desa hanya tinggal menunggu keputusan dari Kemendagri terkait penetapan titik koordinat batas wilayah.

" Gubernur Malut ini seharusnya, patuh terhadap undang-undang dan kesepakatan bersama ketika melakukan rapat tim tapal batas antara Pemkab Halbar dan Pemkab Halut serta Pemerintah Provinsi pada tanggal 20 Agustus 2018 lalu. Yang jelas hasilnya dua kabupaten tersebut sudah siap menerima keputusan dari pusat jangan mengeluarkan surat usulan yang nantinya bikin blunder dan menimbulkan masalah baru di wilayah enam desa," tegas Anwar Kabalmay kepada media ini. Selasa (4/12).

Anwar Kabalmay menjelaskan persoalan enam desa yang sudah di ambil alih oleh Kemendagri untuk penyelesaiannya. Atas dasar itu lah Pemkab Halut beranggapan ini merupakan bukti ketidakmampuan pemerintah provinsi dalam penyelesaian persoalan tapal batas sehingga persoalan yang sudah 90 persen mampu di selesaikan melalui tindakan yang di ambil oleh Pemerintah Pusat dalam hal verifikasi lapangan dan langkah-langkah lain yang sudah di tempuh oleh Pemerintah Pusat.

Nah, harusnya ini di hargai oleh gubernur, bukan memicu ketidakstabilan keamanan di wilayah enam desa, secara hirarki perundang-undangan sudah sangat jelas bahwa enam desa merupakan wilayah enam desa. Serta bukti lain di mana desa yang telah masuk ke Halut memiliki kode desa sebagai syarat penerima Dana Desa untuk di kelola, dan tidak ada sama sekali enam desa versi Halbar yang memiliki kode desa. 

" Kami Pemkab Halut tentu sangat kecewa atas tindakan tidak terpuji yang di lakukan oleh gubernur yang dinilai melecehkan kesepakatan antara dua kabupaten yang telah menyerahkan sepenuhnya kepada Pempus untuk segera mengambil keputusan penetapan tapal batas,” ujar Anwar. (zha)

Komentar Anda

Berita Terkini