|
Menu Close Menu

Kesbangpol Sosialisasi Mekanisme Rekrutmen Caleg DPRD Papua Barat Jalur Otsus

Senin, 10 Desember 2018 | Desember 10, 2018


Sosialisasi :  Mekanisme Rekrutmen Caleg DPRD Jalur Otsus (Foto: Azrul)

WAISAI – Pemprov Papua Barat melalui Biro Kesbangpol  menggelar proses sosialisasi mekanisme Rekrutmen Calon Anggota DPRD Papua Barat Jalur Otonomi Khusus Periode 2019-2024.

Sosialisasi ini dihadiri mendapat respon yang baik daro seluruh pengurus lembaga adat dan suku di wilayah Kabupaten Raja Ampat.

Para tokoh adat yang tersebar di wilayah 4 pulau besar di Kabupaten Raja Ampat, banyak memberikan masukan terkait dengan proses seleksi yang nantinya direncanakan pada bulan januari 2019 mendatang.

Pantauan Nusantaratimur.com berbagai masukan yang diberikan tentunya untuk diperuntukan agar mereka yang terpilih nanti, adalah mereka yang benar-benar anak adat dari negeri seribu pulau ini dan mampu untuk memperjuangkan hak-hak dasar, serta aspirasi dari masyarakat adat diwilayah kabupaten raja ampat.

“ Kami sangat berterima kasih dengan dilakukannya sosialisasi tersebut, karena selama ini proses yang tidak dilakukan secara transparansi, untuk itu kami merasa sangat bersyukur,” ungkap Alfaris Mambraku pengurus lembaga adat Betkaf kepada wartawan media ini. Senin (10/12)

Pada kesempatan itu pula, Alfaris mengusulkan agar dalam proses ini harus benar-benar dilakukan secara terbuka dan setiap orang yang mengikuti proses tersebut haruslah keterwakilan dari masing-masing utusan lembaga adat yang ada di kabupaten raja ampat ini, terangnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua LMA Betkaf Raja Ampat Yance Mambrasar yang secara tegas meminta agar setiap individu yang mengikuti proses tersebut haruslah diusulkan dan mendapatkan persetujuan dari masing-masing lembaga adat di wilayah kabupaten raja ampat ini, sehingga nantinya mereka yang terpilih akan berkewajiban untuk membantu setiap persoalan yang dialami oleh masyarakat adat di Kabupaten Raja Ampat. 

“ Proses perekrutan nanti dapat berjalan dengan baik, maka Kesbangpol harus memverifikasi secara legitimasi dan legal standing lembaga adat mana saja yang berhak untuk mengusulkan karena menurutnya lembaga adat ketika dibentuk juga harus didaftarkan kepada Kesbangpol Raja Ampat. jangan yang tidak terdaftar atau ilegal namun karena mau seleksi tiba-tiba langsung membentuk lembaga adat, tapi tidak terdaftar di kabupaten, ini harus diperiksa secara baik oleh kesbangpol,” papar Yance Mambrasar.

Sekretaris Kesbangpol Pemprov Papua Barat Saman Tangdikanna saat ditemui usai melakukan sosialisasi menjelaskan, proses sosialisasi yang dilaksanakan pada hari ini  adalah langkah awal untuk menyampaikan kepada para kepala-kepala adat di wilayah kabupaten raja ampat, agar memiliki kesiapan menjelang proses seleksi perekrutan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. 

Mengingat, draft aturan perdasi dan perdasus terkait perekrutan DPRD Otsus saat ini sudah hampir selesai digodok oleh Majelis Rakyat Papua ( MRP ) Papua Barat dan nantinya akan disahkan oleh DPRD Papua Barat sehingga sosialisasi yang dilakukan pada hari ini merupakan langkah awal yang dilakukan pihaknya.

“ Kegiatan ini untuk menyampaikan kepada masyarakat adat sekaligus untuk mengecek juga kesiapan yang harus dilakukan masyarakat adat itu seperti apa sambil menunggu pengesahan draft perdasi dan perdasus yang tinggal menunggu pengesahannya, dan kegiatan ini kami lakukan serentak diseluruh wilayah propinsi papua barat termasuk wilayah sorong raya yang mana raja ampat termasuk didalamnya,” jelas Saman.

Ia menambahkan untuk wilayah sorong raya jatah yang diberikan, jika mengacu pada aturan yang lama yaitu Perdasus Nomor 16 Tahun 2010, yakni mendapatkan jatah 5 kursi, namun untuk draft yang baru nantinya dirinya belum bisa memastikan apakah jumlah kuota kursi tersebut masih sama atau sudah bertambah jumlah kuotanya, tutupnya. (Azrul)

Bagikan:

Komentar