|
Menu Close Menu

Ketua DPD I Partai Golkar Malut di Non Aktifkan

Selasa, 25 Desember 2018 | 02.31
Hamid Usman (Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku Utara)

TERNATE –  Alien Mus yang juga adik kandung Ahmad Hidayat Mus di non aktifkan dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Maluku Utara (Malut).

Penonaktifan Alien Mus dari Ketua DPD I Partai Golkar  melalui rapat pleno diperluas yang dukung tujuh 7 (tujuh) pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten/ Kota, yakni DPD Golkar Halmahera Timur DPD Golkar Halmahera Barat, DPD Golkar Pulau Morotai, DPD Golkar Tidore Kepulauan, DPD Golkar Kota Ternate, DPD Golkar Halmahera Selatan dan DPD Golkar Halmahera Tengah dengan memberikan mosi tidak percaya dan menolak kemimpinan Alien Mus sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Maluku Utara.

Sementara 3 (tiga) Pengurus DPD II Partai Golkar yang menolak atau  tidak mengikuti rapat pleno diperluas masing-masing adalah DPD Golkar Pulau Taliabu, DPD Golkar Kepulauan Sula dan DPD Golkar Halmahera Utara.

Rapat pleno diperluas dipimpin langsung Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku Utara Hamid Usman yang dihadiri tujuh pengurus DPD II Partai Golkar Kab/Kota yang dilaksanakan di Kantor Golkar DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku Utara Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Stadion, Kota Ternate. Senin (24/12).

Menurut Hamid Usman ada dua  hal penting yang mendasari digelarnya rapat pleno diperluas, yaitu tentang keberlangsung Ketua DPD I Partai Golkar Maluku Utara. Hal yang paling prinsip  pertama terjadi pada saat  DPD I Partai Golkar diundang untuk menghadiri rapat pleno penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara terpilih menindaklanjuti amar putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPU  pada tanggal 16 Desember 2018 lalu.  

“ Saya di undang KPU sebagai sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku Utara dan ibu Alien sebagai ketua, hanya saja ibu ketua tidak berada di tempat, maka saya hadir sebagai sekretaris bersama ketua Korbid Hukum dan HAM Muhammad Konoras, karena hasil Pilgub Malut merupakan final dan mengikat, sebagai pimpinan partai golkar, partai yang besar, saya harus hadir dan ikut menandatangani sebagai saksi gitu, saya ingin menyampaikan saksi yang ditunjuk KPU, dan partai politik berhak menjadi saksi. Tetapi apa yang terjadi saya dimahari calon wakil gubernur pak Rivai Umar dan Ibu Alien Mus kenapa harus hadir dan saya dibentak. Itu memicu saya harus lapor ke DPP, dan DPP memeritahkan untuk melakukan rapat pleno diperluas karena kemimpinan ini tidak lagi memiliki legitimasi karena tidak dukung 7 DPD II ditambah 4 Ormas, Kosgoro 1957, MBI, Alhidayah dan AMPI,” beber Usman kepada wartawan di Ternate.

Lanjut Hamid, yang kedua mosi tidak percaya terhadap Alien Mus sudah berlangsung satu tahun yang lalu sebelum Pilkada Maluku Utara digelar. Hanya saja dirinya menahan gejolak itu, karena mantan Ketua DPD I Golkar Malut Ahmad Hidayat Mus maju calon gubernur yang merupakan keputusan DPP Partai Golkar sesuai ketentuan umum.

“ Saya sengaja menunda gejolak ini menunggu sampai selesai Pilkada Maluku Utara, keputusan Pilgub model apa tetapi ditindaklanjuti,  dan tim DPP sudah turun, baru kita mengambil langkah menindaklanjuti mosi tidak percaya pengurus DPD II ini,” tukasnya.

Mengenai hasil rapat pleno diperluas penonaktifan Alien Mus, Kata Hamid, rencana  dokumen berita acaranya akan disampaikan ke DPP pada tanggal 26 Desember 2018 nanti.

Sedangkan, poin penting dalam rapat tersebut, ungkap Hamid Usman, membuat kronologis berita acara rapat. Berita acara rapat yang paling final adalah isu sengaja ibu alien Mus masih menganggap Pilgub Malut belum selesai dan membawa golkar pada jebakan-jebakan ini serta orang-orang awam dibawah itu tidak mengerti.

“ Tadi mereka rebut di kantor golkar bawah AHM jadi gubernur, ini kan berbahaya sekali kan gitu, dan mereka melarang golkar untuk menggelar rapat pleno dan menunggu AHM bebas, kapan AHM bebas  kan gitu. Orang yang rebut tadi bukan relawan AHM-Rivai mereka itu tukang masak, tukang sapu, cleaning service di kediaman dan buka-buka pintu,” tegasnya.

Hamid menambahkan untuk mengisi kekosongan posisi Ketua DPD II Partai Golkar Maluku Utara, maka dirinya yang menakhodai sementara sebagai pelaksana harian (Plh) untuk mengisi transisi ini. Selanjutnya DPP akan menujuk pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku Utara.

“ Saya Plh, karena jabatan saya sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku Utara untuk mengisi transisi ini dalam rangka menangani persoalan administrasi sehingga butuh ketua, karena saya tidak mungkin lagi menandatangani surat bersama ibu Alien Mus lagi kan,” tutupnya. (ric)



Bagikan:

Komentar