Pemuda Muhammadiyah Soroti Jabatan Plt Sekretaris KPU Halut

/ Selasa, 04 Desember 2018 / 21.26
Jumar Mafoli (Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Halut)

TOBELO -  Jabatan Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Utara (Halut) Yusak Bubala sangat bertolak belakang dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisisan Pimpinan Tinggi baik itu Tama, Pratama, dan Madya tidak boleh terlalu lama yakni maksimal enam bulan.

Pasalnya,  Yusak Bubala menjabat Plt Sekretaris KPU Halut sejak tahun 2016 lalu. Artinya masa jabatan pelaksana tugas yang di embannya  menuai sorotan Pemuda Muhamadiyah Halmahera Utara yang menilai Komisioner KPU Halut terkesan sengaja mendiamkan persoalan ini. Padahal secara aturan telah di langgar oleh yang bersangkutan.

"Meski Plt bisa melaksanakan tugas serta menetapkan dan melakukan keputusan atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam menjalankan tugasnya, Plt tidak berwenang mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Dan waktunya juga sudah lebih dari enam bulan sejak menjabat tahun 2016 lalu," tegas Sekretaris Umum Pemuda Muhammadiyah Halut 

Jumar Mafoloi kepada media ini, Selasa (4/12).
Menurut Jumar, Plt Sekretaris  KPU seharusnya telah di evaluasi. Sebab legalitas dari Plt baik dalam penyusunan RKA di nilai tidak berdasar karena itu merupakan wewenang dari sekretaris defenitif.

"Apapun itu, semua keputusannya, bahkan tandatangan yang disematkan dalam surat pun tidak memiliki dasar, dan seharusnya Komisioner KPU Halut, sudah melakukan pleno untuk menetapkan Sekretaris KPU yang definitif, dan mungkin jabatan Plt sekertaris KPU halut paling terlama di Indonesia dan ini didiamkan oleh Sekretaris KPU Malut,” ujar Jumar. (zha)


Komentar Anda

Berita Terkini