|
Menu Close Menu

Reses Anggota DPRD Kota Tidore Diharapkan Sesuai Hasil Musrenbang

Senin, 10 Desember 2018 | Desember 10, 2018


Noval Adam
TIDORE - Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan mengenai kegiatan jaring asmara atau yang kerap dikenal dengan Reses diharapkan bisa disesuaikan dengan hasil Musyawarah Rembuk Pembangunan (Musrembang) tingkat kelurahan.

Hal itu dilakukan agar tidak terjadi pergeseran program dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD). Sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat di tingkat kelurahan juga bisa dikawal tanpa harus didorong program baru, yang diluar dari hasil musrembang itu sendiri.

“Reses yang dilakukan oleh DPRD seharusnya lebih kepada penyesuaian hasil musrembang di tingkat kelurahan/desa, bila perlu DPRD harus punya data soal hasil musrembang, sehingga dengan begitu usulan yang disampaikan dari masyarakat bisa terakomodir. Dan Kalaupun ada program baru yang diusulkan saat Agenda Reses dan itu diluar dari hasil musrembang, itu programnya bisa dimasukan pada APBD Perubahan atau pada tahun anggaran berikut, agar program yang sudah dirancang tidak lagi berubah di tengah jalan,” cetus Noval Adam yang merupakan Politisi PDI Perjuangan  Kota Tikep.

Kendati demikian Noval mengapresiasi langkah Pemerintah Daerah Kota Tikep dan DPRD Kota Tikep yang telah menyelesaikan pembahasan APBD tahun 2019 dengan tepat waktu. Hanya saja, ia meminta kepada Walikota dan Wakil Walikota  agar dalam pelaksanaan program di tahun anggaran 2019 terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa, tidak boleh tunduk terhadap tekanan politik manapun, sehingga dengan begitu tidak terjadi dugaan main mata antara pemerintah daerah Kota Tikep dan DPRD yang merupakan lembaga politik, Seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

“Intinya kami berharap kedepannya kota Tidore ini bisa bersih dari hal-hal yang berbau KKN, olehnya itu terkait dengan program di tahun 2019 terutama soal pengadaan barang dan jasa, yang sudah harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku yakni merujuk dalam PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pasal 5 dan 6, dan penuh dengan tranparansi dan harus objektif,” pungkas lelaki jebolan Fakultas Hukum Universitas Samratulangi itu.

Lebih lanjut, Noval mengatakan bahwa untuk menghindari pengaturan bersama antara DPRD dan Pemkot Tikep yang berujung pada dugaan monopoli proyek, ULP juga diharapkan bisa bekerja secara transparan, dan yang paling penting dalam pelaksanaan proyek tersebut harus dikerjakan oleh rekanan yang jelas-jelas memiliki perusahaan yang kredibel. Kalaupun rekanan tidak punya perusahaan maka tidak boleh diberikan ruang untuk mengerjakan proyek tersebut, sebab dapat berdampak pada kualitas atau mutu pekerjaan.

“Saya minta agar Walikota dan Wakil Walikota  sebagai pimpinan tertinggi dalam pemerintahan ini bisa mengawasi persoalan ini agar dalam pelaksanaan program bisa sesuai dengan mekanisme,” tandasnya.(Dar)


Bagikan:

Komentar