|
Menu Close Menu

Revisi RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Tuntas Dibahas

Rabu, 12 Desember 2018 | Desember 12, 2018
Pembahasan revisi RPJMD Kota Tidrore Kepulauan 2016-2021 (Foto: Aidar Salasa)
TIDORE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan dan Pemerintah Daerah Kota Tidore menuntaskan  pembahasan terkait Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tidore Kepulauan tahun 2016-2021.

Wakil Ketua II DPRD Kota Tidore Mochtar Djumati mengatakan  RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan selama lima tahun itu diharapkan bisa menjadi dokumen terbaik di Indonesia Bagian Timur.

“Besok tanggal 12 Desember 2018 akan kita lakukan agenda paripurna RPJMD pada jam 2 siang,” ungkapnya Mochtar Djumati ditemui usai melakukan pembahasan RPJMD yang dilakukan di ruang sidang DPRD Kota Tidore pada Selasa, (11/12/2018.)

Politisi Partai Nasdem ini menjelaskan revisi RPJMD yang dilakukan DPRD bersama Pemkot Tidore Kepulauan ada beberapa point penting yang diperbaiki, diantaranya penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 ke Permendagri 86 yang tentu juga ikut berpengaruh terhadap batang tubuh RPJMD sebelumnya yang memiliki 11 Bab berubah menjadi 9 Bab serta regulasi yang mengatur soal OPD dan beberapa program yang sesungguhnya bukan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) malah dimasukan dalam Indikator Kinerja Utama.

“Jika kita bandingkan dengan RPJMD sebelumnya yang belum di revisi itu ada banyak target kinerja mulai dari indikator utama sampai indikator daerah banyak yang tidak singkron, sehingga gambaran untuk mewujudkan visi misi selama lima tahun tidak terlihat begitu nampak dan jelas, untuk itu dengan adanya perubahan RPJMD ini visi misi walikota dan wakil walikota bisa dituntaskan sampai pada tahun 2021” ujarnya.

Lebih terpenting lagi, ungkap Mochtar Djumati bahwa setelah RPJMD yang selesai dibahas nantinya akan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Maka kedepannya DPRD dan Pemerintah Kota Tikep sudah harus konsisten mengikuti dokumen perencanaan yang telah direvisi itu, agar setiap program yang akan direalisasi lebih terarah.

“Mengingat karena ini sudah tiga tahun kepemimpinan, sehingga di tahun 2020 dan 2021 itu sudah kita masukan target-target yang harus dicapai dan itu lebih rasional, sehingga dengan begitu publik sudah bisa mengukur kinerja Pemerintah Daerah, karena semuanya sudah disusun dengan baik sehingga menjadi terang menderang,” tambahnya.

Di sisi lain, pembahasan RPJMD yang merupakan bagian dari Peraturan Daerah (Perda) itu namun tidak dihadiri oleh Ketua Badan Legislasi Daerah (Ballegda) Murad Polisiri yang merupakan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Tikep, hal ini tentu sangat disayangkan bagi sejumlah Anggota DPRD Kota Tidore. (dar)
Bagikan:

Komentar