|
Menu Close Menu

Revisi RPJMD Kota Tidore Kepulauan Disahkan

Rabu, 12 Desember 2018 | 19.42
Foro: Walikota Tidore H. Ali Ibrahim (kanan) Ketua DPRD Anas Ali (Kiri)


TIDORE- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengesahkan revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tidore Kepulauan tahun 2016-2021.

Pengesahan Revisi RPJMD diketuk melalui sidang paripurna Ke-7 massa persidangan III tentang penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD atas ranperda tentang perubahan atas perda nomor 4 tahun 2016 tentang RPJMD Kota Tidore Kepulauan tahun 2016-2021.

Walikota Tidore Capt H Ali Ibrahim  dalam pidatonya, perubahan RPJMD telah melalui suatu proses yang panjang dengan menggunakan delapan pendekatan yakni, teknokratis, partisipatif, pendekatan top down dan bottom up, politik, holistik- tematik, integratif, spesial.

Dengan melalui delapan pendekatan tersebut, hasil perubahan RPJMD ini diharapkan akan berkualitas sehingga secara konsisten dapat dilaksanakan, dimonitoring, evaluasi dan dilaporkan setiap tahunnya, maupun untuk pelaporan pertanggungjawaban 5 (lima) tahun Dari aspek substansi materi yang terkandung dalam RPJMD ini, tidak mengalami perubahan.

"  Perubahan perda RPJMD kota Tidore Kepulauan tahun 2016-2018 telah mengakomodir  Perda Nomor  18 tahun 2016 tentang perangkat daerah dan sesuai Perda  Nomor 8 tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah yang membagi urusan dan kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal. 

Sistematika penulisan sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017,  53 Pembangunan daerah yang merupakan program strategis dan indikasi kinerja utama menjadi 31 dan indikator kinerja daerah IKD 159 serta penyesuaian data-data terbaru hasil studi/koreksi.

olehnya itu, dokumen perubahan ini telah memperhatikan perencanaan tata ruang ( RTRW) kota Tikep.  Dengan demikian tujuan, sasaran, kebijakan umum dan program yang di tetapkan dalam dokumen RPJMD ini merupakan hasil singkronisasi dengan perencanaan vertikal dan horizontal.

" Agar pelaksanaan RPJMD ini lebih efektif, dan terarah maka pelaksanaan kebijakan umum dan program yang telah diatur prioritas berdasarkan waktu pelaksanaannya. Demikian pula target pencapaian kinerja dari masing-masing sasaran dan bidang urusan pemerintahan dan OPD penanggung jawab juga telah ditentukan". jelasnya.

Ali Ibrahim juga mengatakan, Dalam perubahan ini bukan saja tanggung jawab dari pemerintah Kota Tidore Kepulauan, tetapi juga tanggung jawab semua stakeholder, "sehingga semua pemangku kepentingan harus mengetahui dan memahami substansi dari RPJMD ini. Oleh karena itu, kami akan melakukan sosialisasi perubahan RPJMD ini kepada semua stakeholder". katanya.

Walikota juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak terutama anggota legislatif yang dengan kesabaran dan antusiasnya bersama-sama eksekutif membahas rancangan akhir perancangan perda RPJMD ini, sehingga pada saat ini kita sama-sama dapat memparipurnakanya, ujarnya.
  
Walikota memaparkan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan yang nantinya menjadi pedoman atau acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan.

" Maka dokumen RPJMD ini merupakan sebuah dokumen yang sangat vital dan strategis karena dokumen ini akan menjadi sandaran bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan terkait dengan proses pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan proses pelayanan kemasyarakatan dalam satu periode kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih," tutupnya. (dar)
Bagikan:

Komentar