|
Menu Close Menu

Demo Kenaikan Harga Kopra Terus Disuarakan

Senin, 10 Desember 2018 | 23.29

Malut :  Demo tuntut kenaikan harga kopra (Foto: Acul) 
TERNATE - Ratusan massa aksi Koalisi Perjuangan Rakyat (KOPRA) kembali menggelar aksi di depan Kantor Walikota Ternate Jalan Pahlawan Revolusi, Kota Ternate.

Aksi kali ini merupakan yang ke 5 kalinya dengan tujuan menegaskan pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak lagi memberi janji-janji terhadap masyarakat petani kopra mengenai kenaikan harga kopra yang saat ini menurun secara drastis.

“ Kami meminta Pemerintah Daerah agar segera penuhi tuntutan masyarakat Maluku Utara tentang kenaikan harga kopra sebagaimana tuntutan aksi sebelumnya, kami telah merasa ditipu dengan sejumlah dalil pemerintah,” ungkap Ijul Koordinator Aksi.

Ijul  menyampaikan para pekerja tani di Provinsi Maluku Utara telah ditipu terkait dengan kenaikan harga kopra. Mulai dari MoU yang berisi perjanjian kerja sama untuk mengatasi masalah anjloknya harga kopra yang tidak jelas “cuman kase sanang Talinga”. Bahkan pemberian subsidi senilai 2 Miliar yang diperuntukan untuk anak petani putus sekolah akibat turunya harga kopra hanya janji belaka.

“ Kami atas nama Koalisi Perjuangan Rakyat (Kopra) Maluku Utara memberi warning agar Pemerintah Provinsi Maluku Utara lebih serius lagi dalam memperhatikan masalah turunnya harga kopra,” terangnya.

Massa aksi tidak lagi mempercayai janji Pemerintah Daerah dan DPRD terkait kenaikan kopra. “ Kami juga meminta agar masalah petani kopra ini juga dibicarakan oleh Presiden Joko Widodo,” paparnya.

Sementara tuntutan Koalisi Perjuangan Rakyat yang  kesekian kalinya, yakni :
  1. Gubernur Maluku Utara segera mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk selamatkan anjloknya harga kopra saat ini.
  2. Jika Gubernur tidak bisa mengeluarkan (Pergub) maka Preside Indonesia harus mengeluarkan Perpres tentang harga kopra
  3. Meminta DPRD Provinsi dan Pemprov Malut segera memperjelas hasil rapat Koordinasi di Hotel Grand Majang.
  4. DPRD dan Pemprov Malut segera melakukan perombakan APBD Tahun 2019 untuk selamatkan petani Maluku Utara pada masa mendatang.
  5. Polda dan Kemenkumham segera mengusut tuntas kasus penganiyayan dan penembakan terhadap petani galela dan mahasiswa malut di Jakarta.
  6. Hentikan setiap tindakan pelanggaran HAM terhadap Petani dan Mahasiswa
  7. Laksanakan pasal 33 dan pasa 18 huruf (b) ayat (2)1945
  8. Jika menghendaki ketertiban dan keamanan naikan harga kopra segera. (cul) 


Bagikan:

Komentar