Wawali Tidore Buka Kegiatan Gema Patas

/ Selasa, 04 Desember 2018 / 20.08
Muhammad Sinen, SE (Wawali Kota Tidore) saat membuka acara Gema Patas Bidang Tanah Kota Tidore Kepulauan (Foto: Aidar Salasa)


TIDORE- Tanah mempunyai peran yang sangat strategis, yang merupakan kekayaan nasional bangsa Indonesia dan sebagai modal dasar pembangunan baik untuk dimensi ekonomi, politik, sosial budaya dan pertanahan keamanan, maka pengelolaannya harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan kebijakan pertanahan.

Hal itu diungkapkan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen saat mencanangkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gema Patas) Bidang Tanah Kota Tidore Kepulauan, Kelurahan Mareku, Kota Tidore kepulauan.  Selasa (4/12/2018).

Dasar kebijakan pertanahan diantaranya pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 bertujuan untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai letak, batas dan luas tanah maka perlu dilaksanakan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah untuk mengurangi sengketa batas dan konflik sosial yang diakibatkan oleh batas tanah yang tidak benar.

“ Seluruh jajaran SKPD dan masyarakat Kota Tidore Kepulauan bersama-sama mendukung Gema Patas dan turut mensukseskan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Tidore Kepulauan,” ungkap Muhammad Sinen.

Pada kesempatan itu pula Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara M. Syahrir menyatakan pemasangan tanda batas Bidang Tanah harus memenuhi azas Contradicture Delimitasi atau azas yang menyatakan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah harus mendapat persetujuan dari pemilik batas bidang tanah. Hal tersebut karena untuk menghormati kepentingan, hak dan kewajiban masyarakat terhadap bidang tanah, ungkapnya.

Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Tidore Kepulauan Sri Kuntjoro menambahkan Gema Patas Bidang Tanah Kota Tidore Kepulauan bertujuan untuk mendorong semangat masyarakat Kota Tidore Kepulauan untuk memasang tanda batas di bidang tanahnya masing-masing sehingga terhindar dari sengketa batas dan kepemilikan tanah serta mensukseskan pelaksanaan PTSL tahun 2019, ujarnya.
Sementara Wakil Walikota Muhammad Sinen didaulat untuk menandatangani Instruksi tentang Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah di wilayah Kota Tidore Kepulauan menyerahkan secara simbolis  sertifikat Prona / PTSL kepada 41 penerima dan mencanangkan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku Utara, M. Syahrir, Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Tidore Kepulauan, Sri Kuntjoro, para pimpinan SKPD, Camat se Pulau Tidore, Lurah, Kepala Desa dan wagra masyarakat Kelurahan Mareku.(dar)

Komentar Anda

Berita Terkini