|
Menu Close Menu

Ada Apa? Asisten I, Kepala BPMD dan Kabag Hukum Ogah Hadiri Undangan DPRD Halteng

Kamis, 03 Januari 2019 | Januari 03, 2019
Rusmini Sadar Alam (Ketua DPRD Halteg)

WEDA -  Pemberhentian sementara Kepala Desa (Kades) Batu Dua yang dilakukan oleh Bupati Halmahera Tengah (Halteng) Edi Langkara berbuntut panjang.

Sejumlah instansi terkait yakni Asisten I Setda Pemkab Halteng, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dan Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Pemkab Halteng pada saat dimintai penjelasan tidak menghadiri undangan yang dilayangkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah.

"Hari ini kita sudah agendakan untuk mendengarkan penjelasan tentang persoalan ini dan mereka tidak hadir.  Nanti kita agendakan lagi," tutur Ketua DPRD Halteng Rusmini Sadar Alam melalui media ini, Kamis (3/1/2019).

Rusmini Sadar Alam menyayangkan ketidakhadiran Asisten I  Drs Rustam, Kepala BPMD Ridwan Basalem dan Kabag Hukum dan HAM  Abdurahman. Menurutnya, persoalan pemberhentian sementara Kades Batu Dua adalah persoalan yang serius karena ini menyangkut kredibilitas seseorang dan kalau tidak diselesaikan akan menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat dan berdampak luas terhadap proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

"Terbukti beberapa waktu lalu masyarakat Batu Dua memalang kantor Camat karena buntut dari pemberhentian Kades mereka. Meskipun saat ini masyarakat sudah kembali membuka palangnya, tetapi persoalan ini harus dapat segera diselesaikan dengan baik," ujar Politisi PDI Perjuangan.

Selain itu menurut Rusmini, pihaknya sudah melakukan investigasi dilapangan dan menemukan banyak kejanggalan dari proses pemberhentian sementara. Karenanya, banyak hal yang kita temukan dilapangan misalnya soal alasan bahwa kades Batu Dua tidak berkantor selama kurang lebih tiga bulan. Padahal faktanya tidak demikian. Fakta sebenarnya yang kita temukan yakni karena yang bersangkutan mengalami kecelakaan sehingga harus dirawat di rumah sakit, tukas Rusmini. 

Informasinya sampai hari ini masih dirawat dan dalam proses penyembuhan.

"Itulah mengapa kami perlu memanggil instansi terkait tersebut tujuannya agar kami dapat mendengarkan penjelasan detail sehingga persoalan ini bisa menjadi terang benderang. Selain itu langkah pemanggilan ini merupakan bentuk pengawasan yang melekat pada kami," ujarnya. (Tim)

Bagikan:

Komentar