|
Menu Close Menu

Kades Ngofakiaha Terancam di Polisikan

Kamis, 10 Januari 2019 | Januari 10, 2019
Mediasi: DPMD Halut mencoba menyelesaikan persoalan Kepala Desa Ngofakiaha bersama masyarakat

TOBELO - Pemalangan kantor Desa Ngofakiaha  sejak tanggal 3 Januari 2019 lalu  berbuntut panjang. Hal itu bermula saat masyarakat meminta kepala desa melaksanakan rapat umum guna membahas transparansi penggunaan Anggaran  Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2018.

Rapat tersebut baru terlaksana pada tanggal 8 Januari 2019 atas desakan masyarakat ke Badan Permusyarawatan Desa (BPD) untuk diadakan dengan menghadirkan Kepala Desa Fahri Yamin .

Ironisnya, dalam rapat itu masyarakat dan para perangkat desa serta kepala desa tidak ada titik terang hingga persoalan ini berlanjut ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halut dan di fasilitasi oleh Kepala DPMD Nyoter Koenoe dan Kabid Admistrasi Desa Naftali Gita. Rabu (09/01/2019).

Masyarakat Ngofakiaha menduga kepala desa melakukan penyalahgunaan Anggaran DD/ADD tahun 2018. Pasalnya, pada Pencairan  tahap  satu 20 % tahap dua 40 % dan tahap tiga 40 %  belum pernah  melaksanakan Rapat tentang penggunaan anggaran termasuk anggaran Bumdes yang tidak jelas penggunaannya.

Tak hanya itu, Kepala Desa sendiri di sinyalir memanopoli sebagian sistem pemerintahan desa. Sebab sejumlah perangkat desa berstatus sebagai keluarga dekat Kades sehingga persoalan mengenai pengelolaan anggaran yang terindikasi disalahgunakan di bungkam oleh Fahri. 

Bendahara Desa Ngofakiaha, Darmi dalam keterangannya menyebutkan. Laporan pertanggung jawaban tahapan I dan II sudah dibuatkan laporan pertanggung jawaban sedangkan tahap III Kepala Desa sendiri telah mengambil alih langsung dan tidak di berikan  kepada bendahara dengan alasan bahwa mau di bayarkan utang Desa.

" Saya datang ke sini untuk mengklarifikasi tudingan pemecatan saya sebagai bendahara oleh kades karena saya memotong gaji Kaur di desa Ngofakiaha. Di mana pemotongan itu atas dasar kesepakatan bersama untuk di bagi rata. Karena Kaur di desa ngofakiaha berjumlah 10 orang dan tidak sesuai dengan besaran Siltap. sehingga kesepakatan pembagian harus secara merata bukan pemotongan," papar Darmi.

Tak hanya itu, Darmi juga menyebutkan adanya pencairan dana sebesar Rp. 10 Juta tanpa sepengetahuan darinya. hal tersebut di ketahuinya saat dirinya mencetak transaksi pada buku rekening guna membuat laporan pertanggungjawaban dan terdapat pencairan anggaran sebesar Rp. 10 juta.

"Pencairan tersebut tanpa rekomendasi dari saya. dan waktu itu di duga KTP saya di pakai oleh Kades untuk melakukan penarikan anggaran Rp. 10 Juta tersebut. ketika saya tanyakan, kades berdalih bahwa anggaran itu untuk pembayaran operasional di dusun."Jelasnya

"Saya juga akan kroscek hal ini di Bank BRI. jika ada rekomendasi pencairan palsu dan tandatangannya di palsukan. maka persoalan ini akan di bawa ke rana hukum. sebab ini mengenai nama baik saya di desa," tegas Darmi.

Sementara itu, Kadis PMD Nyoter Koenoe mengatakan. Pihaknya meminta agar Kades secepatnya menyelesaikan persoalan di desa. dan segera memasukan LPJ Tahap III DD/ADD tahun 2018.

"Saya minta agar kades segera masukan LPJ tahap III sebagai syarat pencairan DD/ADD tahap I tahun anggaran 2019. jika tidak kami akan pending pencairannya, dari situ kami bisa temukan pokok persoalannya. dan kami juga akan lihat realisasi penggunan di desa. apakah sesuai dengan RAB APBDes atau tidak."Jelasnya

Ia juga menghimbau agar masyarakat bisa membuka palang yang di pasang pada pintu kantor desa Ngofakiaha, sehingga proses pemerintahan desa bisa berjalan sebagaimana mestinya.

"Terkait dengan admistrasi LPJ tahap III kami akan sangat detail melihat itu. dan kami minta agar palang kantor desa harus di buka. dan mengenai LPJ dan kondisi di lapangan juga akan di periksa oleh inspektorat,” jelasnya. (zha)

Bagikan:

Komentar