|
Menu Close Menu

Komisi II DPRD Halut Menduga Ada Penyalahgunaan Anggaran BUMD

Senin, 07 Januari 2019 | 19.57
Janlis Kitong (Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Halmahera Utara)

TOBELO – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Halmahera Utara Janlis Kitong menyatakan dalam singkat ini akan mengagendakan pemanggilan terhadap dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Halmahera Utara.

Pasalnya, perusahan milik Pemkab Halmhera Utara diduga ada indikasi penyalahgunaan anggaran Hibah dalam bentuk penyertaan modal dari pemerintah daerah ke BUMD. 

Menurut Janlis, panggilan ini guna melihat laporan pertanggungjawaban anggaran. sebab selama ini hal tersebut belum di sentuh oleh pihak legislatif sebagai lembaga pengawasan karena ada persoalan yang mengganjal mengenai produksi air minum kemasan di PT. Halut Mandiri.

" Rencananya kami panggil PT. Halut Mandiri dan PT. Hibua Lamo serta TAPD agar menjelaskan persoalan yang menjadi tanda tanya besar oleh komisi II. sebab, sebelumnya kita ketahui PT. Halut Mandiri yang bergerak pada produksi Air Mineral Kemasam saat ini tidak lagi beroperasi,” ungkap Janlis Kitong kepada wartawan di Halut. Senin (7/1/2019).

Jumlah penyertaan modal sejak berdirinya PT. Halut Mandiri, Kata Janlis menyebutkan bahwa sejak berdiri pada tahun 2016 modal awalnya sebesar Rp. 1,5 miliar di tahun berikutnya 2017 anggaran penyertaan modal sebesar Rp. 6 Miliar dan pada tahun 2018 hanya di anggarkan sebesar 1 Miliar saja.

Lanjutnya, PT. Hibualamo di tahun 2018 hanya di anggarkan sebesar Rp. 500 juta  dan baru terealisasi senilai Rp. 350 Juta.

"Total anggaran sejak berdirinya PT. Halut mandiri sebesar Rp. 8,5 Miliar, dan ini bukan anggaran yang sedikit. dan sampai saat ini pertanggungjawabab anggaran belum di terima oleh komisi II," tukas Janlis.

Jika nantinya ada indikasi penyalahgunaan anggaran yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Maka Komisi II tidak segan-segan mengeluarkan rekomendasi pergantian pimpinan PT. Halut Mandiri. Tak hanya itu, selaku Ketua Komisi II DPRD  dirinya bakal mengambil sikap tegas dengan membawa persoalan ini ke ranah hukum.

"Ini tugas kami sebagai lembaga pengawasan. jika tidak beres maka akan kami ganti pimpinannya dan di seret ke ranah hukum,” tegas Janlis. (zha)
Bagikan:

Komentar