|
Menu Close Menu

Proyek Multiyears Jalan Jere-Darume Terkendala Lahan

Senin, 21 Januari 2019 | Januari 21, 2019
Mobil Dinas Komisi II DPRD Halut

TOBELO - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara melakukan On The Spot di Kecamatan Loloda Utara. Senin (21/1/2019).

Dalam kunjungan DPRD itu, guna memantau langsung progres pembangunan infrastruktur jalan dengan sistem multiyears atau tahun jamak pada 3 segmen yang di kerjakan oleh tiga kontraktor pelaksana.

Sementara Komisi II DPRD Halut yang berkunjung di Kecamatan Loloda Utara, yakni Sahril Hi. Rauf, Ketua Komisi II Janlis Kitong dan anggota Nelman Tahe serta di dampingi oleh staf dari Dinas PUPR Halut.

Pasalnya, pengawasan ini sebelumnya dilakukan pada dua pekan kemarin sebagaimana janji Ketua Komisi II DPRD Halut Janlis kitong  menyatakan dalam sebulan akan dilakukan kroscek sebanyak dua kali untuk mempercepat proses pembangunan.

" Seperti komitmen kami,  komisi II akan melakukan pengawasan ini terus dilaksanakan untuk dapat melihat sejauh mana progress pembangunan infrastruktur jalan yang memakan anggaran setengah dari APBD Halut ini,” ungkap Janlis Kitong kepada sejumlah awak media di Tobelo. Senin (21/1).

Dalam hasil  On The Spot Komisi II terdapat lima titik jalan yang sangat sulit untuk di lewati menggunakan kendaraan roda empat, yakni  jalan utama Desa Jere hingga Darume. namun sudah di komunikasikan ke Tiau selaku direktur PT. Sinar Putra Pratama yang sudah membuka lumpur pada titik-titik yang sulit di lewati.

"Sangat kami apresiasi tindakan Tiau (Rekanan) yang memperbaiki akses-akses yang penuh tantangan ini untuk mempermudah perjalanan sopir lintas Tobelo-Loloda Utara,” ujar Janlis.

Menurutnya, perjalanan On The Spot rencananya menembus hingga ke segmen 3 di desa Apulea. rupanya terhambat di desa darume saja, karenaada lahan sepanjang 300 meter yang enggan di berikan oleh pemilik untuk pembangunan jalan.

Tentu mengenai masalah itu, DPRD bakal hadir di tengah-tengah untuk melakukan proses mediasi dan upaya mencari solusi agar proses pembangunan jalan bisa selesai sebelum berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wabup Halut.

" Ada Informasi bahwa warga di desa Darume enggan memberikan lahannya sepanjang 300 meter untuk pembangunan jalan. Hal ini juga akan kami sampaikan ke bupati agar mencari solusi agar sesegera mungkin untuk melakukan pembebasan lahan,” ujarnya.

Ia menambahkan awal bulan februari 2019, pihak Komisi II akan turun langsung melihat progres segmen 3 di desa Apulea sebagai langkah pengawasan kelembagaan, tutupnya. (zha)


Bagikan:

Komentar