|
Menu Close Menu

Diduga Kegiatan Bakornas GMDM Bawa Doktrin Keagamaan

Kamis, 28 Februari 2019 | Februari 28, 2019
Aksi sejumlah ormas memprotes kegiatan Bakornas GMDM di Kota Tidore Kepulauan (Foto: Aidar) 

TIDORE -  Kegiatan Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Garda Mencegah dan Mengobati (GMDM) berupa sosialisasi bahaya narkoba dan Seks Bebas di Kota Tidore Kepulauan diduga menyisipkan ritual-ritual keagamaan.

Hal itu sontak mendapat protes keras dari sejumlah ormas, yakni DPD KNPI Kota Tidore Kepulauan, HMI Cabang Tidore dan Pemuda Adat (PEDA) Kota Tidore Kepulauan dengan melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tidore Kepulauan, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tidore dan Kantor Walikota Tidore serta Polres Tidore Kepulauan.

Pasalnya, kegiatan Bakornas GMDM ini sudah dilakukan di sejumlah sekolah di Kota Tidore Kepulauan yakni SD Negeri 1 Toloa, SD Negeri 1 dan 2 Gurabati, SD Negeri Tomalou, SD Negeri 2 Mareku, SD Negeri 2 Gamtufkange, SD Negeri 1 dan 2 Maitara, SD Negeri Indonesiana, SD Negeri Mafututu, SD Negeri Goto, SD Negeri Cobodoe, Madrasah Tsanawiah (MTS) Dowora, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 dan 3  Kota Tidore Kepulauan.

Berdasarkan keterangan Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan Ahmad Usman mengatakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bakornas GMDM ini dilakukan selama 10 - 15 menit di sertai pembagian biskuit dan kopi kepada siswa. Sedangkan pematerinya berasal dari luar Maluku Utara. "Mereka berjumlah 9 orang," ujarnya.

Penjelasan Kepala BNNK Tidore Kepulaun, Busranto Abdullatief Doa, kepada wartawan media ini, Rabu (27/2/2019). Ia mengatakan dalam kegiatan itu, BNN Kota Tidore Kepulauan tidak dilibatkan. "Saat itu saya langsung koordinasi dengan BNN Provinsi Maluku Utara dan memerintahkan kepala seksi pemberantasan untuk turun mengecek. Itu setelah kegiatan mereka selesai," katanya.

Bahkan pengakuan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore, Ismail Dukomalamo, ketika pihak Bakornas GMDM meminta izin untuk sosialisasi di sekolah pada tanggal 11 Februari lalu. Bahkan, Kepala Dinas Pendidikan mengarahkan mereka untuk berkoordinasi dengan BNNK Tidore lebih dulu. "Tapi mereka bilang kami dan BNN satu atap," ujar Ismail Dukomalamo di Kantor Walikota Tidore.

Hasilnya, Bakornas GMDM pun menggelar sosialisasi di Kota Tidore Kepulauan sejak tanggal 14 hingga 28 Februaru besok. Tapi dengan catatan, tidak diperbolehkan memungut biaya apapun. Namun di tengah sosialisasi, kita mendapat informasi bahwa ada penyisipan doktrin keagamaan mencuat di Morotai. " Kalau di Tidore mereka belum sempat," tandasnya.

Kasus serupa juga pernah terjadi di Kabupaten Pulau Morotai, hanya saja masyarakat yang tergabung dalam Front Umat Islam Morotai Bersatu di Kabupaten Kepulauan Morotai melakukan protes. Namun untuk Pulau Morotai diinisiasi oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara melalui karnaval merah putih yang difokuskan di Pantai Army Dock pada tanggal 22 Februari lalu.

“ Kendati tidak ditemukan kegiatan pendangkalan keyakinan di Tidore, namun instrumen yang digunakan sama seperti di Pulau Morotai. Dari video yang beredar, para peserta yang terdiri dari siswa SD ini diberi biskuit atau disebut roti hidup, bertuliskan selamatkan Indonesia. Sedangkan, di Pulau Morotai, peserta dicipratkan minyak urapan, serta membacakan ikrar secara bersama dalam acara karnaval di Pantai Army Dock Morotai. Peserta berjalan di bawah panji-panji pelangi perjanjian baru, disertai tiupan terompet,” tutupnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tidore Kepulauan, Mahmud Abdullah menuturkan seharusnya hal-hal yang berkaitan dengan keorganisasian, diarahkan dulu ke Kesbangpol. "Sekarang sudah terjadi, mau gimana lagi," tutur Mahmud kepada wartawan media ini di Mapolres Tidore.

Dikatakan Mahmud, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 56, sudah dijelaskan terkait sistem pendataan organisasi masyarakat. "Di situ baru kita lihat. Apakah lembaganya legal atau tidak, apa visi-misi dan programnya. Jika lembaganya berjenjang, di mana perwakilannya di daerah. Kalau tidak memenuhi sudah pasti kami tolak," bebernya.

Secara terpisah, Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Suroto mengatakan kasus di Pulau Morotai sudah selesai. Karena sudah ada kesepakatan antara Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Morotai, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Morotai, tokoh agama, Nahdatul Ulama, dan Muhammadiyah.

"Mereka menyerahkan ke kepolisian untuk mengusut tuntas terkait siapa yang terlibat. Kami sudah bentuk tim untuk melakukan penyelidikan. Kalau memenuhi unsur pidana, nanti diproses secara hukum," ujar Kapolda Malut , kepada wartawan media ini saat kuker di Mapolres Tidore.

Menurutnya, dalam penyelidikan, pihaknya melibatkan saksi ahli yang terdiri dari  ahli agama, ahli aqidah, hingga ahli pidana. "Karena kegiatan ini cukup panjang, cuman yang diberitakan ekornya saja," katanya.

Diakui Suroto bahwa sejak tanggal 18,19-20 Februari ada penyuluhan di sekolah tentang narkoba dan bahaya seks bebas. "Bahkan kepala sekolah juga menjelaskan bahwa tidak ada masalahnya. Nanti di akhir kegiatan baru ada seperti itu," tuturnya. (dar)



Bagikan:

Komentar