|
Menu Close Menu

KPU : Pindah Coblos Dapat Merugikan Pemilih

Jumat, 08 Februari 2019 | 19.18
KPU Kota Tikep sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula (Foto: Aidar Salasa)
TIDORE – Pemilih yang nanti pindah memilih harus berhati-hati karena akan merugikan pemilih sendiri, ungkap anggota komisioner KPU Kota Tidore Kepulauan Jainal Yusup pada  kegiatan KPU Goes To School sosialisasi pendidikan pemilih pemula pada pemilihan umum 17 April 2019.  

Menurut Jainul, mengunakan hak pilih itu berdasarkan alamat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Daerah Pemilihan (Dapil). Sebab berbeda Dapil surat suara yang di terima akan berkurang misalnya pemilih berdomisili dan alamat KTP-el di Dapil I Kecamatan Tidore dan Tidore Timur, namun pada hari pemilihan pindah mencoblos di Dapil II  wilayah Oba.

Dengan demikian, surat suara yang di terima hanya 4 surat suara, yakni surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR-RI, surat suara DPD RI dan surat Suara DPRD Provinsi, surat suara DPRD Kota tidak dapat karena alamat dapilnya di Dapil I. Jadi yang bersangkutan hanya mencoblos 4 surat suara, jelas Jainul kepada wartawan media ini. Jumat (8/2/2019).

Ia menambahkan, jika pada hari pemilihan si pemilih alamatnya di Tidore kemudian ingin pindah mencoblos di Ternate yang bersangkutan hanya mendapatkan 3 surat suara, yakni surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, dan DPD RI. 

Sementara surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tidak dapat atau tidak diberikan karena beda Dapil, misalnya DPRD tingkat Provinsi Dapil I meliputi Kota Ternate-Kabupaten Halmahera Barat (Ternate-Halbar). Sedangkan, DPRD Provinsi Dapil III meliputi Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten  Halmahera Tengah (Halteng) dan Kabupaten Halmahera Timur (Haltim),” ujarnya.

Sambung Jainul, pada hari pencoblosan si pemilih alamat tempat tinggalnya di Tidore kemudian pindah ke Jawa, maka yang bersangkutan hanya memperoleh 1 surat suara, yaitu surat suara Presiden dan Wakil presiden, jelasnya.

Pada kesempatan itu,  Jainul memaparkan tata cara mencoblos yang benar dan sah, yakni  surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD-RI boleh mencoblos nomor urut, foto calon atau nama calon, sedangkan surat suara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dapat mencoblos di partai, nomor urut caleg atau nama caleg.

“ Untuk warna surat suara DPRD Kab/Kota berwarna hijau, surat suara DPRD Provinsi berwarna Biru, surat suara DPD-RI warna merah, surat suara DPR-RI warna kuning dan surat suara Presiden dan Wakil presiden sementara dirancangan PKPU berwarna hitam. tapi medsos yang tersebar warna abu-abu, kita tunggu saja PKPU nya,” tutup Jainul (dar)

Bagikan:

Komentar