|
Menu Close Menu

Ombudsman Malut Minta Pemda Dukung Pelaksanaan Ujian Bebas Pungutan

Senin, 04 Februari 2019 | Februari 04, 2019
Rakor Ombudsman bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kota mengenai Ujian Bebas Pungatan (Foto: Nasrul Muhlas)
TERNATE - Ombudsman Perwakilan Maluku Utara meminta pemerintah daerah mendukung pelaksanaan ujian yang bebas dari pungutan dengan meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggara pendidikan.

Penegasan itu disampaikan Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku Utara Sofyan Ali pada saat menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tidore Kepulauan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat.

“ Yang menjadi catatan penting Ombudsman dari pelaksanaan ujian tahun-tahun sebelumnya adalah masih banyaknya praktek pungutan kepada orang tua siswa menjelang ujian bahkan praktek ini dilakukan oleh penyelenggara pendidikan dasar,” ujar Sofyan.

Ia berharap kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar meningkatkan pengawasan internal terkait praktek pungutan liar menjelang ujian, baik kepada sekolah negeri maupun swasta” tambahnya.

Praktek pungutan ujian masih terjadi di beberapa sekolah di Kabupaten Halmahera Barat karena sumber pembiayaan ujian seperti Dana BOS sering mengalami keterlambatan  pencairan. Hal ini terjadi karena alur penyaluran dana harus ke provinsi lebih dulu, setelah itu baru ditransfer ke masing-masing kabupaten/kota.

“Ini sangat disayangkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di Kabupaten/Kota karena pemprov sering menunda untuk mentransfer dana BOS,” ungkap Sofyan.

Kata Sofyan seharusnya alur seperti ini ditiadakan, agar pelayanan pendidikan khususnya penyelenggaraan ujian dapat terlaksana secara baik,” ungkapnya.

Selain itu, Sofyan juga menyoroti masih adanya satuan pendidikan dasar baik swasta maupun negeri di Provinsi Maluku Utara yang masih melakukan pungutan ujian. 

“ Ini harus menjadi concern yang serius dari Disdikbud untuk lebih meningkatkan lagi fungsi pengawasan terhadap sekolah-sekolah. Jangan sampai yayasan atau pihak sekolah memanfaatkan momen ujian untuk mendapatkan keuntungan materi dari orang tua siswa,” tegasnya.

Dari rapat koordinasi itu Kepala Disdikbud Kabupaten Halmahera Barat, Sekretaris Disdikbud Kota Tidore Kepulauan dan Kepala Bidang SMP Disdikbud Kota Ternate sepakat untuk meningkatkan pengawasan menjelang ujian sekolah dan ujian nasional agar tidak ada lagi pungutan sekolah untuk pelaksanaan ujian yang dikeluhkan oleh orang tua siswa.

“ Koordinasi seperti ini sangat penting dan berdampak baik untuk peningkatan pengawasan terhadap penyelenggara pendidikan. Kami berkomitmen agar tahun ini, tidak ada lagi pungutan menjelang pelaksanaan ujian”, ujar ketiganya.

Adapun menurut Sofyan Ali, pada tahun ini Ombudsman akan  melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ujian seperti tahun-tahun sebelumnya dan akan membuka kanal pelaporan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan ujian.

“ Untuk itu diharapkan peran aktif masyarakat agar dapat bersama-sama mengawasi pelaksanaan ujian. Dan apabila ada indikasi tindakan maladministrasi saat pelaksanaan ujian, maka diharapkan segera dilaporkan ke Ombudsman,” tutupnya. (cul)

Bagikan:

Komentar