|
Menu Close Menu

Panwascam Tidore Utara Seriusi Pengawasan DPTb dan DPK

Senin, 18 Februari 2019 | Februari 18, 2019

Ketua PPK Kecamatan Tidore Utara Abdulrahman Khadir (Kameja Batik)  menyerahkan rekap DPT, DPTb dan DPK  kepada Ketua Panwascam Tidore Utara  Sukardi Daut kanan (Kameja putih).

TIDORE -  Ketua Panwascam Tidore Utara Sukardi Daud menyatakan akan mengawasi dengan serius Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) serta Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada hari pemungutan suara tanggal 17 April mendatang.

Penegasan ini sampaikan Sukardi Daud usai mengikuti rapat pleno terbuka pengesahan DPTb dan DPK  Pileg dan Pilpres 2019 yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)  Tidore Utara di Kantor Camat Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan. (Senin 18/2/2019).

Menurutnya, selaku pengawas pemilu di Kecamatan Tidore Utara yang telah di amanatkan oleh undang-undang untuk mengawasi seluruh proses tahapan pemilu utamanya menyeriusi soal pengawasan data pemilih warga negara yang secara hukum telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih pada pemilu 2019. 

"Kami betul-betul mengawal hak politik setiap warga negara khususnya di Kecamatan Tidore Utara yang memenuhi syarat secara hukum  di hari pemungutan suara pada setiap TPS nantinya meliputi tiga kategori pemilih, yakni  DPT, DPTb dan DPK,” ungkapnya.

Sukardi  menambahkan demi mencegah dan meminimalisir potensi- potensi pelangaran pemilu, panwascam tidore utara dalam bertugas selalu mengawasi  data pemilih.

"Saya sendiri dalam setiap kesempatan di manapun selalu mengingatkan bahwa salah satu tahapan pemilu yang cukup "krusial" dalam pemilu di 2019 adalah tahapan pemutahiran data pemilih, karena tahapan ini menyentuh substansif pada saat hari hari H pungut hitung, data pemilih adalah data hak konstitusional warga masyarakat untuk menjadi pemilh di penyelenggaran pemilu, dan apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan teknis bisa saja berkonsekwensi pidana maupun PSU,” tegasnya.

Sambung Sukardi, pihaknya juga mengajak kepada PPK serta seluruh jajaran PPS sampai pada KPPS maupun perwakilan dari partai politik yang hadir di kesempatan pleno ini, agar supaya benar-benar dapat mensosialisasikan pendidikan politik terkait hak pilih warga masyarakat termasuk berkaitan dengan 3 kategori pemilih yaitu DPT, DPTb dan DPK supaya hak politik warga benar-benar terkawal, terlindungi serta tersalurkan secara baik sesuai yang diamanatkan undang-undang pemilu maupun aturan teknisnya yang diatur dalam PKPU. Sehingga warga masyarakat yang benar-benar telah memenuhi syarat memilih dapat menggunakan hak pilihnya di pileg dan Pilpres di 2019,” ujar Sukardi.

Ketua PPK Kecamatan Tidore Utara, Abdulrahman Khadir menyatakan hasil pengesahan jumlah seluruh kategori pemilih ini yang diplenokan berdasarkan data yang disampaikan petugas PPS  di 14 Kelurahan/Desa di Kecamatan Tidore Utara.  Dalam rekapan data pemilih oleh PPK sesuai hasil rapat pleno jumlah DPTb sebanyak 27 pemilih, Kategori pemilih yang masuk dalam DPTb ini terdiri pemilih menggunakan Form A5 (Pindah memilih,  baik itu pindah masuk maupun pindah keluar memilih), dan untuk DPK sebanyak 34 pemilih dengan jumlah DPT2 di Kecamatan Tidore Utara sebanyak 11789 pemilih.

Abdurahman Khadir juga menambahkan kategori pemilih yang masuk dalam DPTb adalah pemilih yang tidak terdatar dalam DPT yang telah di tetapkan secara nasional dari KPU hingga di KPUD Kabupaten/Kota. Sedangkan, kategori pemilih yang masuk dalam DPK adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPK.


"Saat ini  pendataan penduduk yang sudah masuk di DPT daerah asal agar segera melapor ke petugas PPS atau PPL sehingga dimasukan dalam data pemilih DPTb dan DPK tahap 2 sampai 17 maret 2019," imbuhnya. (dar)
Bagikan:

Komentar