|
Menu Close Menu

BPK Malut Terima LKPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018

Rabu, 27 Maret 2019 | Maret 27, 2019
Walikota Tidore H. Ali Ibrahim serahkan LKPD Pemkot Tikep Tahun Anggaran 2018 kepada BPK Malut 
TIDORE- Walikota Tidore Kepulauan H. Ali Ibrahim menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

Penyerahan LKPD ini diterima langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Malut M. Ali Asyhar bertempat di Aula BPK-RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara di Ternate. Rabu (27/3/2019).

Selain Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, turut hadir dalam penyerahan ini Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Pulau Taliabu

Di sela-sela penyerahan, H. Ali Ibrahim menjelaskan LKPD Kota Tidore Kepulauan yang disampaikan hari ini merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam  mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang bersih, bermanfaat, akuntabel dan transparan.

“ Pemkot Tikep sangat apresiasi dan memberikan penghargaan kepada BPK Perwakilan Malut yang selama ini telah mendorong pengelolaan keuangan daerah Kota Tidore Kepulauan menjadi lebih baik, dan buktinya sampai empat kali menerima Opini WTP selama empat tahun berturut-turut. Karena setiap rekomendasi atas pemeriksaan LKPD, Kota Tidore Kepulauan selalu melaksanakan tindaklanjut sebagaimana yang disampaikan Tim pemeriksa, sehingga diharapkan ke depan pola pembinaan, pemeriksaan dan koreksi serta masukan terhadap LKPD Kota Tidore Kepulauan akan mendapat prioritas utama untuk ditindaklanjuti,” ujar Walikota. 

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Malut, M. Ali Asyhar menyampaikan baahwa BPK Malut memberikan apresiasi atas komitmen, upaya dan kerja keras yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah sehingga LKPD Tahun ini dapat disampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yakni disampaikan  paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

“ Penyampaian LKPD ini menunjukkan bahwa Pemda telah komitmen untuk membangun transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah,” paparnya.

Asyhar juga berharap kerja sama yang baik yang selama ini terjalin antara BPK dengan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan ini bisa berjalan dengan baik dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam LKPD Kota Tidore Kepulauan dapat dipertahankan sehingga tidak ada lagi temuan-temuan yang signifikan yang berpengaruh terhadap berkurangnya keuangan negara/daerah dan juga tidak berdampak pada aspek-aspek hukum yang lain yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, pungkasnya.

M. Ali Asyhar pada kesempatan itu  memuji LKPD Kota Tidore Kepulauan yang setiap tahun tindak lanjut penyelesaian rekomendasinya selalu mencapai 95 persen.

“  Ini yang tertinggi di Maluku Utara. Bahkan untuk tingkat nasional, target persentase yang ditetapkan pemerintah sebesar 75 persen. Oleh karena itu tindaklanjut penyelesaian atas rekomendasi hasil pemeriksaan untuk Kota Tidore Kepulauan selalu baik,” tutupnya. (Aidar)


Bagikan:

Komentar