|
Menu Close Menu

DPRD Kota Tikep Tuntas Bahas Ranperda Pilkades

Rabu, 13 Maret 2019 | 18.46
DPRD Kota Tidore Kepulauan melakukan pembahasan Ranperda Pilkades dan BPD (13/3/2019)
TIDORE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan melalui Panitia Khusus (Pansus) A dan Tim dari Eksekutif terdiri dari Bagian Organisasi, Bagian Hukum Setda Kota Tidore Kepulauan serta Dinas Pengelolaan Masyarakat Desa (DPMD) tuntas membahas  Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemilihan Kepala Desa.

Anggota Pansus Hambali Muhammad mengatakan dalam pembahasan Ranperda tentang Pilkades terdapat beberapa pasal yang dilakukan perubahan diantaranya pemilihan bergelombang dirubah menjadi pemilihan kepala desa secara serentak pada tahun 2019 dan 2021.  

Dalam  Ranperda Pilkades juga diatur mekanisme Peragntian Antar Waktu (PAW) yang dikembalikan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggarannya ditanggulangi melalui APBDes.

Selain itu pencalonan kepala desa dalam Ranperda telah memperbolehkan orang dari luar desa dapat mencalonkan diri tanpa memperhatikan domisili di desa tersebut.

“Pembahasan Ranperda ini kami hanya sebatas melakukan penyempurnaan, selanjutnya tinggal menunggu diparipurnakan,” ungkap Hambali Muhammad saat ditemui usai melakukan rapat pembahasan tersebut di DPRD Kota Tikep. Rabu (13/3/2019).

Mengenai pembahasan Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang digodok Pansus C. Menurut Mochtar Djumati ada beberapa hal penting yang diatur dalam Permendagri Nomor 110 tahun 2016 yang belum dimasukan dalam Ranperda sehingga perlu untuk dilakukan penyesuaian kembali diantaranya berkaitan dengan sistem Pengelolaan Pemerintah Desa, Keuangan Desa dan BUMDes. 

Maka perlu dibutuhkan orang yang berkompeten untuk memimpin BPD agar bisa mengawasi pemerintahan di desa. Dalam pembahasan tersebut DPRD kemudian mengusulkan batas usia bagi yang memimpin BPD minimal SMA dengan alasan ukuran kemampuan seseorang dilihat dari tingkat pendidikan beserta penetapan batas usia maksimal demi efektifitas pengawasan Pengelolaan Desa yang diharapkan masih energik dan masih muda.

“Karena hal ini belum dilakukan penyesuaian sehingga kami belum bisa lakukan finalisasi, rencanya hari senin akan dibahas lebih lanjut dan kalau sudah difinalisasi maka    selanjutnya akan diparipurnakan,” jelas Mocthar Djumati.

" Dua Ranperda lainnya adalah Ranperda tentang PBB dan Ranperda Keuangan masih dalam tahap pembahasan," tutupnya. (Dar)
Bagikan:

Komentar