FKPL Desak Kejati Malut Lidik 7 Kasus Tipikor

Editor: nusantaratimur.com author photo
Aksi FKPL di depan Kantor Kejati Malut 
TERNATE -  Front Parlemen Jalanan (FKPL) mendesak  Kejaksaan Tinggi Maluku Utara segera melakukan penyelidikan terhadap 7 kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor). 

Desakan itu, disampaikan FKPL melalui aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejati Malut, Senin (18/3/2019). Menurut Koordinator Aksi Suryadi menyatakan tujuh (7) item dugaan korupsi yang kita suarakan pada prinsipnya pihak penegak hukum segera melakukan tindakan hukum seperti  kasus dugaan anggaran proyek pembangunan jalan- jembatan Sayoang-Yaba Kabupaten Halmahera Selatan yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2015 senilai Rp. 49.500.000.000,00 yang dikerjakan oleh PT. Bangun Utama Mandiri Nusa.

“ Kami berharap pihak Kejati Malut segera menahan JI  karena diduga selaku aktor utama koruptor Dinas PU Malut,” ungkap Suryadi.

Kedua, dugaan korupsi anggaran proyek pembangunan jalan Segmen VII Peleri-Mailoa Kecamatan Makian Kabupaten Halsel yang bersumber dari APBD dengan nilai Rp. 5.000.000.000,00. Hal ini sesuai temuan Pansus DPRD Provinsi Maluku Utara dengan progress pekerjaan sebesar 70,19 persen yang di kerjakan PT. Melinda Prakasa Jaya.

Ketiga, dugaan korupsi anggaran proyek pembangunan jalan Laluin-Orimakurunga di Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halsel yang bersumber dari APBD Provinsi senilai 2 Milar lebih dengan realisasi sebesar 20,9 persen dengan rekanan PT. Duta Tunggal Jaya.

Tak hanya itu, dugaan korupsi anggaran proyek peningkatan jalan Kota Sofifi Segmen VII Oba Kota Tidore Kepulauan yang realisasi -nya Rp. 17 .000.000.000,00. Sedangkan pembebasan lahan Rp. 2.000.000.000,00,- maka jumlah total anggaran Rp. 19.000.000.000,00,- yang dikerjakana PT. Intim Kara. Pasalnya, pembangunan peningkatan jalan tersebut terjadi mark up anggaran sangat fantastis yang tergambar dalam dokumen LKPD Pemerintah Provinsi Maluku Utara,” tukas Suryadi.

Selain itu, di Kota Ternate terdapat ada kegiatan pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limba (IPAL) Puskesmas Kota Ternate yang diduga fiktif yang anggarannya Sumber APBD tahun 2017 senilai Rp. 750.000.000.00 yang di kerjakan oleh Dinas Kesehatan Kota Ternate.

“ Kami meminta Kejati Malut segera melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi pembangunan gedung perawatan puskesmas Sulamadaha serta memanggil dan memeriksa Kadis kesehatan Kota Ternate atas dugaan pengadaan fiktif instalasi pengelolaan air limba puskesmas Kota Ternate,” ungkap Suryadi.

Karenanya, kata Suryadi pembangunan gedung perawatan puskesmas  Sulamadaha sumber Anggaran APBD tahun 2016 senilai Rp. 2.100.000.000,00 dalam pembangunan tersebut diduga kelebihan anggaran, bahkan kualitas pembangunan juga tidak sesuai spesifikasi/ gagal konstruksi.

“ Jika ada pengujian fisik secara uji petik pasti mengalami kekurangan volume karena mulai awal pembangunan sampai saat ini mengalami retakan,  karenanya menurut hemat kami ada dugaan praktek korupsi yang dilakukan oleh kepala dinas kesehatan Kota Ternate," tukasnya.

Sementara dugaan indikasi praktek korupsi di lingkup UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana hasil audit BPK Malut menemukan adanya selisih data pembayaran PKB dan BBN-KB yang telah dilakukan oleh pihak Dealer dengan data setoran ke kas daerah sebanyak 155 kendaraan dengan nilai Rp. 755.906.150,00 dari jumlah tersebut, sebanyak 145 kendaraan senilai Rp. 631.371.250,00, merupakan penerimaan BBN-KB yang tidak di sektor ke kas daerah.

“ Kami mendesak Kejati Malut segera memangil dan memeriksa Kepala UPTB Samsat Kabupaten Halmahera Timur sesuai dengan hasil temuan BPK terkait pengelapan Anggaran PKB dan BBN-KB,” tegasnya.

Olehnya itu, Bila dari ke tujuh item kasus dugaan tindak pidana korupsi ini dicermati, maka sangat berimplikasi pada persoalan tindakan korupsi sesuai Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi," tutupnya. (cul)
Share:
Komentar

Berita Terkini