|
Menu Close Menu

Kemenkum HAM Gelar Bimtek Peningkatan Kapasitas OBH

Selasa, 26 Maret 2019 | 17.30
Foto : Istimewa

TERNATE- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  (Kemenkum HAM) Republik Indonesia Kantor Wilayah Maluku Utara menggelar Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan Paralegal. Selasa (26/3/2019).

Kegiatan Bimtek ini di buka langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Malut Nofli melalui Kepala Devisi Keimigrasian Heru Tjondro  dan di hadiri oleh narasumber antara lain Kasubid Bantuan Hukum Badan pembinaan hukum Nasional (BPHN) Masan Nurpian dan Dr Abdul Aziz Hakim Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara serta Pejabat Admistrator Kanwil Kemenkumham Malut disertai dengan seluruh OBH dan Paralegal Kabupaten/Kota di Maluku Utara.

“ Terima kasih kepada peserta OBH dan Paralegal, yang sempat hadir mengikuti kegiatan bimbingan tehknis peningkatan kapasitas hukum di wilayah Kemenkumham Malut serta para narasumber yang telah berkenaan hadir berbagi ilmu pengetahuannya,” Ucap Kasubid Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Dokumentasi Infromasi Hukum Anita Safitri selaku ketua Panitia pada saat penyampaiam laporan pelaksanaan kegiatan, Senin (25/3/2019)

Menurutnya, kegiatan ini berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang perubahan atas Nomor 10Ttahun 2015 tentang pelaksanaan PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum, DIPA program pembinaan hukum nasional, serta surat keputusan kepala kemenkumham malut Nomor : w29-HN.03.03 Tahun 2019 tentang pembentukan panitia dan Nomor : w-29-1227.HN.03.03 Tahun 2019 tentang penunjukan narasumber dan moderator dalam pelaksanaan kegiatan.

“Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan parlegal dalam melaksanakan bantuan hukum kepada maayarakat yang tidak mampu, Karena paralegal tidak hanya menangani kasus dan perkara tetapi sebagai pejuang rakyat, yang artinya bukan untuk pribadi. tapi mulai dari tingkatan paling bawa baik keluarga, lingkungan sekitar hingga meningkat ke daerah bahakan ke negara,” jelasnya.

Ia menambahkan kegiatan ini juga semoga dapat meningkatkan dan menghasilkan paralegal yang nantinya membangun kesadaran serta ideologi yang kuat disertai kapasitas dan etika dalam melakukan bantuan hukum secara struktural, sehingga masyarakat cerdas akan hukum meningkat di Maluku Utara, tutupnya.

Menurut Iksan Buamona yang juga merupakan salah satu Peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut mewakili YLBH-RKS Kabupaten Kepulauan Sula mengatakan bahwa kegiatan yang di laksanakan ini sangat membantu Paralegal yang berada di LHB se-Maluku Utara Khususnya Kabupaten Kepulauan Sula, kegiatan ini juga sebagai penanda bahwa sinergitas antara Kementrian Hukum dan HAM dan LBH di Maluku Utara sangat baik.

“ Sinergitas ini memberi semangat Paralega dalam menjalankan kerja-kerja dalam memberikan pelayanan untuk menjamin hak konstitusional setiap orang khususnya masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama,” paparnya.

“Kehadiran UU No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum secara gratis kepada rakyat miskin adalah perwujudan bukti tanggungjawab negara kepada seluruh rakyat kurang mampu, maka Pemerintah Daerah juga diharapkan berperan aktif dalam mengimplementasikan UU tersebut,” ungkap Iksan. (ris)
Bagikan:

Komentar