|
Menu Close Menu

Kepala Desa Minta Perda Pembentukan Nama Desa Maitara di Revisi

Selasa, 02 April 2019 | April 02, 2019
Kades Maitara Tengah Muhlis Malagapi
TIDORE -  Peraturan Daerah (Perda) tentang pembentukan nama empat desa di Pulau Maitara perlu di lakukan di tinjau kembali oleh Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan. 

Empat desa yang dimaksud yakni Desa Maitara Induk, Desa Maitara Tengah, Desa Maitara Utara dan Desa Maitara Selatan. Hal ini penting nama ke empat Desa tersebut segera di revisi kembali, mengingat nama desa semuanya menggunakan  nama Maitara yang notaben merugikan warga masyarakat, jika adanya penyaluran bantuan.

Kepala Desa Maitara Tengah, Muhlis Malagapi, berpendapat bahwa nama pulau maitara yang diambil sebagai desa dewasa ini dianggap merugikan desa yang lain. Sebab jika ada penyaluran bantuan sering digunakan hanya nama desa Maitara, sedangkan ada empat desa yang ada di Pulau Maitara. Faktanya hanya satu desa yang menerima bantuan.

"Jadi hanya satu desa yang diuntungkan. Sementara tiga desa lainnya justeru tidak menerima manfaatnya. Dan ini sudah berulang ulang," tukas Muhlis Malagapi kepada wartawan media ini. Senin (1/4/2019).

Berangkat dari persoalan tersebut, maka Pemerintah daerah setempat perlu melakukan revisi kembali atas peraturan daerah yang mengatur tentang nama-nama desa di Pulau Maitara. 

"Paling bagusnya kalau empat desa di Pulau Maitara ini dikembalikan ke nama lokalnya sebelum lahirnya nama empat Desa yang menggunakan nama Pulau Maitara harus kembalikan nama emoat seperti dulu yakni Desa Pasimayou (Maitara Selatan), Desa Ngusulenge (Maitara Tengah), Desa Doe-doe (Maitara Utara) dan Desa Akebai (Maitara Induk), " kata Ulis sapaannya.

Menurut Ulis,  penamaan nama desa yang sekarang ini, selain merugikan dari sisi bantuan yang masuk ke Maitara. Ada hal yang paling prinsip yaitu Jati diri, karena nama adalah identitas dan menurut kami jika pemerintah daerah berkenaan, maka Identitas nama kampong yang merupakan peninggalan leluhur ini tetap menjadi jati diri orang Maitara dari masa ke masa.

" Yang jelas kami warga pulau Maitara tidak menyalahkan siapa-siapa tapi kami meminta kepada pihak yang berwewenang dalam hal ini Pemerintah daerah Kota Tidore dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore untuk merevisi nomenklatur nama 4 (Empat) Desa di Pulau Maitara.

"Dalam waktu dekat dirinya bersama tiga kepala Desa akan bertemu dengan Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan pemerintah daerah untuk membicarakan hal ini. semoga apa yang kita sampaikan nanti mereka dapat  menerima aspirasi kami," tutupnya. (Aidar)
Bagikan:

Komentar