|
Menu Close Menu

Pendamping PKH Kena Semprot Dari Wawali Tidore, Ada Apa?

Rabu, 10 April 2019 | April 10, 2019
Walikota Tidore Muhammad Sinen memberikan arahan pada acara penyerahan bantuan PKH. (Foto: Aidar)
TIDORE- Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) kena semprot dari Wakil Walikota Tidore kepulauan Muhammad Sinen ketika menyerahkan bantuan kepada masyarakat di  Kecamatan Oba Utara. Rabu (10/4/2019).

Dihadapan tenaga pendamping PKH Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen langsung buka-bukaan bahwa ada laporan yang di terima Pemerintah Daerah mengenai pendamping PKH kepada masyarakat terkait dengan nama-nama penerima bantuan yang di kirimkan ke pusat itu bukan urusannya kepala Desa, bukan urusan Kepala Kelurahan dan bukan pun urusan Kepala Daerah, namun itu urusannya pendamping.

" Sudah banyak sekali laporan yang saya terima dari masyarakat kota Tidore Kepulauan hingga sampai ke daratan Oba, namun saya mengkroscek dari satu kelurahan ke kelurahan lain. Ternyata ada pendamping yang sengaja melakukan pembagian kartu caleg kepada masyarakat penerima bantuan PKH yang menyebutkan nama-nama yang mendapatkan bantuan yang telah dikirimkan di ke pusat itu bukan urusan kepala kelurahan/Desa atau kepala Daerah, tetapi itu urusan kami dari pendamping dan caleg-caleg tertentu yang  dikirimkan hingga bapak ibu mendapatkan bantuan tersebut," tukas Muhammad Sinen.

Masih Kata Wawali,  Saya ingin tanyakan yang punya masyarakat,  apakah tenaga pendamping atau Pemerintah Daerah, atau pemerintah kelurahan/ desa atau yang punya Kecamatan?. Karena ini bantuan pemerintah pusat jadi sekali lagi saya tegaskan, kami selaku pemerintah Daerah Kota Tikep akan menyurat resmi terkait dengan kelakuan-kelakuan atau kenakalan pendamping PHK seperti ini.

" Ini programnya pemerintah pusat, bukan programnya siapa-siapa, dan pendamping itu adalah petugas yang diberikan kepercayaan menjalankan sesuai dengan perintah, sesuai dengan aturan, bukan mengikuti  perintah-perinta politik lokal yang ada di kota Tidore Kepulauan, kenapa saya harus tegas seperti ini di dalam momentum politik ini, saya selaku wakil Kepala Daerah bersama Walikota Tidore diserangan habis-habisan karena persoalan penekanan politiknya ternyata dilapangkan ini ada kenakalan-kenakala petugas yang diberikan amanah dan di berikan kepercayaan kemudian diberikan sesuatu yang tidak pas terhadap masyarakat," ujarnya.

" Saya ingatkan kepada pendamping-pendamping di Desa, saya memohon kepada koordinator pendamping ini harus di tinjau kembali, Kalau tidak ini akan jadi lebih rusak dan akan menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat, Dengan cara ini masyarakat tidak lagi akan percaya kepada Kepala Desa, Lurah dan Pak camat dan masyarakat tidak akan lagi percaya kepada Pemerintah Daerah," paparnya.

Wawali menambahkan yang punya masyarakat ini Pemerintah Daerah atas  perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, kalian (pendamping-red) diberikan tugas atau data tambahan itu harus dikoordinasikan dengan pemerintah Desa setempat.

" Bagaimana kong bilang ngoni pe nama masuk ini karena torang (pendamping-red) bukan Kepala Desa.  nanti saya akan menguji setiap pendamping yang ada di tiap-tiap dilingkungan dan menanyakan pendamping itu siapa dan mendata itu siapa-siapa pasti akan terjadi di situ," paparnya.

Olehnya itu,  Kami tidak mau di masa pemerintahan Jokowi dan Ali Ibrahim-Muhammad Sinen di Kota Tidore Kepulauan tidak ada nepotisme di dalam pemerintahan ini. Jangan kemudian ini orang PDI-P semua kong main kase seperti itu, tidak bole seperti itu. Ini bukan tipe Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen. saya akan melakukan lidik satu-satu sebentar bahwa pendamping ini dari Desa mana dan di kelurahan mana kemudian kalau dapat nanti torang lihat sama-sama," 

" Betul ini nama-nama itu ngoni yang yang kirim ke sana tapi yang punya masyarakat ini saya dengan pak Walikota. Kase kartu kemudian diselipkan lagi dengan kartu calon anggota DPRD kota Tidore Kepulauan. Ada yang kase kartu PKB, ada yang kase kartu Golkar, ada yang kase kartu PSI. Itu sebabnya bantuan ini murni dari pemerintah pusat tidak ada campur tangan politik di situ. kalau bantuan ini bukan berasal dari presiden Jokowi tidak akan mungkin bantuan ini sampai di kecamatan Oba Utara," cecarnya. 

" Bantuan ini murni dari presiden jokowi, karena beliau tahu masyarakat susah,  karena memang presiden berasal dari rakyat biasa,  ketika dia menjadi presiden, beliau mempunya perhatikan penuh terhadap masyarakat dibawah. Ironisnya, petugas lapangan ini kemudian mencampur dengan hal-hal yang kotor seperti ini, kalau bapak ibu yang sudah memegang kartu itu jangan pilih kartu itu karena bantuan ini murni dari presiden dan tidak ada campur politik didalamnya itu," tegasnya. (dar)
Bagikan:

Komentar