Caleg Terpilih Tidak Akan Dilantik, Jika Abaikan LHKPN

Editor: nusantaratimur.com author photo
Jainul Yusup (Anggota KPU Kota Tidore Kepulauan)

TIDORE – Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang dalam hal ini KPK untuk memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Hal itu ditegaskan Ketua Devisi Teknis KPU Kota Tidore Kepulauan Jainul Yusup, setelah  menyurat kepada partai politik peserta pemilu yang memperoleh kursi di perlemen.

“ Soal LHKPN ini sangat jelas tertuang pada Pasal 37 Ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum serta menindaklanjuti surat KPU RI Nomor 814/PL.01.4-SD/KPU/V/2019 perihal penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara," tuturnya kepada wartawan media ini, Rabu (15/5/2019).

Jainul menambahkan, calon terpilih anggota DPRD Kota Tidore kepulauan, setelah melaporkan LHKPN di KPK, maka caleg terpilih wajib menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan itu kepada KPU Kota Tidore Kepulauan paling lambat 7 hari setelah penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan.

"Jika ada calon terpilih anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan tidak menyerahkan bukti tanda terima kepada KPU Kota Tidore Kepulauan, Maka KPU tidak akan mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada Gubernur Provinsi Maluku Utara," tegasnya.

Ia juga mengingat kepada calon terpilih Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan untuk dapat segera melakukan penyerahan LHKPN masing-masing calon ke KPK sebelum batas penyerahan tanda terima LHKPN kepada KPU kota Tidore Kepulauan berakhir.

“ Kita ingat caleg terpilih, jika tidak memasukkan LHKPN, dipastikan tidak akan dilantik,” ujarnya. (dar)

Share:
Komentar

Berita Terkini