|
Menu Close Menu

DPRD Minta Gubernur Malut Copot Abubakar Abdullah

Selasa, 28 Mei 2019 | Mei 28, 2019

Sahri Taher (Anggota DPRD Malut)
SOFIFI –  Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Ghani Kasuba di minta copot Abubakar Abdullah dari jabatan Sekretaris Dewan.

Hal itu disampaikan Sahril Taher pada sidang paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara dengan agenda penyampaian 9 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan oleh DPRD Provinsi Maluku Utara.

“ Saya minta saudara gubernur agar mencopot sekwan dari jabatannya, karena hak-hak anggota sering terlambat, sehingga diminta kepada saudara gubernur untuk di evaluasi,” kata Sahril.    

Meskipun demikian, hujan interupsi pun warnai jalannya paripurna, namun hal itu batasi oleh pimpinan sidang paripurna Ishak Naser. Mengingat, penyampaian para anggota DPRD sebaiknya dilakukan masing-masing   internal komisi, ujar Ishak.

Menurut Sahril, desakan pencopotan sekwan banyak hal salah satunya berkaitan dengan hak keprotokoleran anggota DPRD yang sering lambat, mungkin ada kaitan dengan dinas keuangan, tapi kita tidak tahu, namun kita tahu hanya sekretariat dewan karena sering terlambat.

“Jadi bukan hanya sekwan, termasuk SKPD yang lain  perlu dilakukan evaluasi oleh gubernur,” ujar Sahril Taher saat ditemui wartawan usai mengikuti sidang paripurna DPRD Provinsi Malut, Senin (27/5/2019).

Desakan Anggota DPRD terhadap pencopotan Sekwan   telah respon Gubernur Maluku Utara. “  Sekwan itu 60 persen kewenangan DPRD, sisanya 40 persen saya. Jadi saya ikut apa mau mereka, karena itu hak mereka, kita tidak bisa menahan,” tuturnya. (ric)

Bagikan:

Komentar