Gubernur Malut Terima Penghargaan dari Menko Polhukam

Editor: Admin author photo
Menko Polhukam Jenderal (Purn) Wiranto memberikan penghargaan kepada Gubernur Malut KH. Abdul Ghani Kasuba di Grand Paragon Jakarta
JAKARTA -   Abdul Gani Kasuba patut diberikan apresiasi. Tak butuh waktu lama pasca dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara Periode 2019 – 2024 pada tanggal 10 Mei 2019  lalu di Istana Negara oleh Presiden RI Joko Widodo.  

Pemprov Maluku Utara kembali menerima  penghargaan dalam penanganan konflik sosial dari pemerintah pusat yang diberikan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal (Purna) Wiranto dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Lantai VII Grand Paragon Jakarta, Kamis (17/05/2019).

Usai menerima piagam penghargaan dari Menko Polhukam, Gubernur Maluku Utara menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam membina kebersamaan dalam perbedaan, baik agama, suku, ras dan golongan dalam menjaga keamanan ini.

“Tentunya capaian prestasi ini merupakan hasil kinerja semua masyarakat Maluku Utara, termasuk Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota, tokoh Agama, tokoh Masyarakat, tokoh Adat, organisasi kepemudaan, forum kerukunan antar umat beragama, peran akademisi pihak kampus civitas akademika, peran Pers cetak maupun elektronik, yang telah menjaga keamanan dan ketertiban dalam menjalani kehidupan sosial kemasyarakatan,” ungkap Gubernur Malut melalui Kabiro Humas Protokoler dan Kerja sama Publik Setda Pemprov Malut kepada media ini dalam pres realeasaenya. 

Karenanya, ungkap Gubernur Malut, dalam kegiatan penyelenggaraan Pilpres dan Pileg di Maluku Utara relatif aman. 

“ Alhamdulillah momentum Pileg dan Pilpres ini, Maluku Utara tetap aman dan kondusif. Olehnya itu koordinasi terus kita lakukan, sehingga dapat meminimalisir konflik sosial yang mungkin akan timbul di masyarakat dan selain itu, saya juga berharap, agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu menyesatkan yang memecahbelah kerukunan dan kebersamaan yang telah kita bangun selama ini,” tutupnya.

Selain Pemprov Malut, ada pula beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota juga turut mendapatkan penghargaan dalam penanganan konflik sosial, yakni; kategori terbaik 1 diraih oleh Kabupaten Lamongan dan Provinsi Jawa Timur, terbaik ke 2 diraih Kabupaten Gunung Kidul dan Provinsi Jogjakarta, sementara terbaik ke 3 diraih oleh Kota Tidore Kepulauan dan Provinsi Maluku Utara, terbaik ke 4 diraih oleh Kabupaten Lampung Selatan dan Provinsi Lampung serta posisi terbaik terakhir atau ke 5 diraih oleh Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh. (ric/adv)

Share:
Komentar

Berita Terkini