|
Menu Close Menu

HMI Ternate Tolak Aksi 'People Power'

Kamis, 16 Mei 2019 | Mei 16, 2019
                    (Maruf Majid, Waksebid Hukum dan HAM HMI Cabang Ternate)

TERNATE -Pelaksanaan hajatan akbar pesta Demokrasi Pilpres 17 Apri 2019 meninggalkan banyak cerita, sekelompok menilai bahwa Proses Pemilu di warnai dengan Kecurangan yang menguntungan dan merugikan Paslon tertentu.

Dampak dari isu kecurangan pemilu ini kemudian berkembang dengan adanya Aksi 'People Power' menjelang diumumkannya hasil Rekapitulasi Pleno Oleh KPU RI yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2019 mendatang.

Dengan adanya Aksi yang di duga hanya akan menjadikan perpecahan, sejumlah Masyarakat pun menolak dan menyeruhkan Penolakan Aksi 'People Power' dan kemudian berdatangan dari berbagai Pemuka Agama, Tokoh Masyarakakat, Tokoh Pemuda serta Organisasi-organisai yang berada di Negara Indonesia ini. Penolakan Akan aksi 'People Power' juga datang dari Organisasi Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Cabang Ternate, hal ini di sampaikan Maruf Majid, Wakil Sekretaris Bidang Hukum dan HAM HMI Cabang Ternate.

Yang menurutnya Negara Indonesia adalah Negara yang menghargai persatuan seperti yang diamanatkan dalam Pancasila sila ke-3 ialah Persatuan Indonesia.

"Berbagai macam suku dan budaya, masyarakat Indonesia mampu menjaga dan saling toleransi satu sama lain, ini ketentuan yang termaktub dalam Poin Pancasila sila ke 3. sehingga terkait dengan Seruan Aksi People Power bukanlah satu solusi yang baik, karena dengan People Power kemungkinan besar memecah belah NKRI, kita harus tetap menjaga tali persaudaraan kita. Kita tidak boleh buat negara menjadi kacau yang pada akhirnya tali persaudaraan kita terpecah hanya karena kemungkinan ada kepentingan sekelompok orang tertentu yang sengaja memprovokasi terhadap masyarakat untuk melakukan seruan aksi People Power," Jelasnya

ia juga berharap bahwa Masyarakat tidak gampang terpancing pada hal-hal yang hanya merugikan diri sendiri, orang lain bahkan Negara.

"Mari kita sama-sama menjaga keutuhan NKRI, seharusnya kita gotong royong memberikan sumbangsi pemikiran sebagai anak bangsa demi kemajuan negara kita,sehingga arah bangsa ini bisa dibangun dengan baik," harapnya Kamis (15/5/2019).

bahkan menurutnya masyarakat harus bersabar serta menyerahkan semuanya ke KPU RI dan Bawaslu RI untuk memutuskan siapa pun yang terpilih nanti.

"Saya rasa Siapapun nanti yang terpilih sebagai Presiden dan wakil Presiden dia adalah Pemimpin kita yang hasil dari representasi Rakyat Indonesia.
Kalaupun ada indikasi kecurangan silahkan saja digugat, itu adalah hak politik siapapun merasa telah dirugikan tetapi, kalau putusannya memang benar-benar sesuai dengan aturan hukum maka, kita harus memberikan apresiasi terhadap KPU dan Bawaslu atas kinerja mereka selama ini, jangan kita bertindak yang itu melawan hukum yang pada akhirnya merugikan kita dan negara Indonesia," Tutupnya (cul)
Bagikan:

Komentar