|
Menu Close Menu

Ketua PDIP Malut Nilai Statemen Wagub Tidak Mendasar

Senin, 20 Mei 2019 | Mei 20, 2019
Muhammad Sinen (Ketua DPD PDIP Malut)
TIDORE – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Maluku Utara Muhammad Sinen menilai statemen wakil gubernur  M. Al Yasin Ali saat memimpin apel pagi ASN di halaman kantor gubernur pada Senin (20/5/2019) pagi tadi. 

Menurut Muhammad Sinen,  merupakan sebuah kebijakan yang tidak berdasar dan bertentangan dengan aturan. Pasalnya, statemen yang dilontarkan wakil gubernur mengenai  toleransi terhadap penegakan disiplin ASN akibat minimnya infrastruktur yang tersedia, sehingga tidak perlu menekan ASN yang berdomisili di luar Sofifi untuk berkantor, sesungguhnya telah bertentangan dengan kebijakan gubernur  melalui Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Disiplin PNS di Lingkup Pemprov Malut maupun Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja PNS di Lingkup Pemprov Malut.

“ Pak gubernur memiliki komitmen dengan PDI Perjuangan untuk meningkatkan pelayanan publik di Sofifi yang merupakan pusat pemerintahan provinsi. Selain itu, dengan banyaknya ASN yang beraktivitas di Sofifi maka sudah tentu perputaran ekonomi di kalangan masyarakat yang berada di daratan Oba juga ikut meningkat,” ujarnya.  

“Di awal memimpin pak wagub sudah lakukan blunder besar, sehingga terkesan tidak searah dengan kebijakan pak gubernur mengenai penegakkan disiplin ASN. Olehnya itu, beliau jika sebelum memberi pengarahan sebaiknya baca aturan kembali, bila perlu konsultasi terlebih dahulu dengan pak gubernur baru mengeluarkan statemen, karena kapasitas dia hanya Wakil Gubernur, jadi tidak boleh bersikap melebihi gubernur,” Muhammad Sinen kepada sejumlah media saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor Walikota Tidore. Senin (20/5/2019).

Orang nomor dua di Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan ini menegaskan soal disiplin ASN tidak boleh diatur sesuka hati, tetapi harus berpedoman pada Undang-Undang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Gubernur, bukan malah mengeluarkan kebijakan sesuka hati tanpa harus memperhatikan aturan tersebut, yang pada akhirnya malah membiarkan ASN jarang berkantor bahkan tidak menetap di Sofifi sebagai pusat pemerintahan provinsi. 

“Kalau pak wagub bilang soal disiplin ini tidak boleh ditekan, sambil menunggu ketersediaan fasilitas yang akan dibangun pada tahun 2020 itu juga keliru. karena perumahan PNS di Sofifi itu sudah sangat banyak, lagi pula aturan soal disiplin ASN sudah jelas, jika malas berkantor tentu ada sanksi sampai pada pemberhentian,” tegasnya. 

Masalah ASN malas berkantor  itu tidak lagi ada toleransi. Itu sebab itu sikap wagub ini juga sudah bertentangan dengan komitmen partai pengusung (PDIP), untuk itu masalah ini akan kami kaji secara internal partai untuk dilaporkan ke DPP,” pungkasnya. (dar)

Bagikan:

Komentar