|
Menu Close Menu

Pemkot Tidore Kembali Raih WTP

Senin, 27 Mei 2019 | Mei 27, 2019
Bupati/Walikota Terima Penghargaan peraih WTP dari BPK perwakilan Provinsi Maluku Utara (Foto: Aidar Salasa)

TIDORE – Pemkot Tidore Kepulauan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kelima kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang dipusatkan di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Jumat (24/5/2019).

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, M. Ali Asyhar menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 kepada 10 Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara.

LHP LKPD dimaksud mencakup 3 (tiga) Buku, yaitu Buku I berisi LHP atas LKPD yang didalamnya memuat Opini BPK, Buku II berisi LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Buku III berisi LHP atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Penyerahan LHP LKPD Kepada DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Malut, M. Ali Asyhar mengatakan bahwa semester I Tahun 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan LKPD pada 11 Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Maluku Utara. Hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten/Kota Tahun 2018 menunjukkan adanya peningkatan opini dibanding tahun sebelumnya.

“ Pada tahun lalu hanya sebanyak 7 (tujuh) Pemerintah Kabupaten/Kota yang berhasil memperoleh Opini WTP. Namun, tahun ini meningkat menjadi 8 (delapan) Pemerintah Kabupaten/Kota,” tutur Ali Asyhar.

Adapun, Pemerintah Kabupaten/Kota yang berhasil memperoleh  Opini WTP, yakni Pemkot Ternate, Pemkot Tidore Kepulauan, Pemkab Halmahera Selatan, Pemkab Halmahera Utara, Pemkab Halmahera Timur, Pemkab Halmahera Timur, Pemkab Halmahera Barat, Pemkab Pulau Morotai dan Pemkab Halmahera Tengah. Sedangkan, 2 (dua) Pemerintah Daerah lainnya memperoleh Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian), yakni Pemkab Kepulauan Sula dan Pemkab Pulau Taliabu, ungkap Ali.

Menurut Ali Ashyar pemberian opini LKPD didasarkan pada 4 (empat) kriteria yaitu Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kecukupan pengungkapan, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan Efekrtifirtas sistem pengendalian intern.

“ Dalam LHP LKPD selain memberikan opini, BPK juga menyampaikan rekomendasi perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Turut hadir Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, H. Anas Ali, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Asrul Sani Soleman, Staf Ahli Walikota, Asisten Setda Bidang Administrasi dan Pimpinan OPD terkait. (dar)

Bagikan:

Komentar