|
Menu Close Menu

Pemprov Malut Raih Opini WTP

Senin, 27 Mei 2019 | Mei 27, 2019
Kepala BPK RI Perwakilan Malut M. Ali Asyhar menyerahkan dokumen LHP Gubernur Malut KH. Abdul Ghani Kasuba dan Wakil Ketua DPRD Malut Ishak Naser yang disaksikan langsung anggota DPRD Malut beserta sejumlah Pimpina SKPD lingkup Pemprov Malut (Foto: Nacy)
SOFIFI - Upaya Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba memperbaiki tata kelola keuangan membuang hasil karena kondisi keuangan Pemprov Malut saat ini semakin membaik.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2018, Pemprov Malut  mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Malut yang diserahkan melalui sidang paripurna DPRD Malut di Sofifi, Senin (27/05/20190.

Kepala BPK RI Perwakilan Malut M. Ali Asyhar dalam sambutannya mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, maka BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian.

“ Opini WTP tersebut berarti bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2018 telah menyajikan dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara tanggal 31  Desember 2018, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas serta perubahan ekuitas  untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntasi pemerintahan,” ungkap Ali Asyhar.

Menurut Ali Asyhar, pencapaian opini WTP menunjukkan ada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dibandingkan tahun lalu, karenanya opini tahun lalu Pemerintah Provinsi Maluku Utara hanya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah melakukan berbagai upaya perbaikan diantaranya mempebaiki sistem pengelolaan keuangan di Badan Layanan Umum (BLUD) dan menyetorkan  ketekoran kas ke kas daerah, memperbaiki sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS, serta melakukan pembahasan dengan DPRD atas kegiatan-kegiatan yang bersifat wajib dan untuk pembayaran hutang tahun lalu guna memperoleh kesepakatan bersama.

“ Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang tinggi dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara beserta jajarannya dalam mewujudkan kualitas laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Tentnya tidak terlepas dari sinergitas yang efektif dari seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Maluku Utara,” tutupnya. (ric/adv)

Bagikan:

Komentar