|
Menu Close Menu

Respon PDIP Sikapi Pernyataan AGK

Jumat, 24 Mei 2019 | Mei 24, 2019
Konpers :  Sekretaris DPD PD-Perjuangan Malut  Asrul Rasyid Ichsan didampingi Wakil Ketua Kaderisasi  Salim Taib dan Wakil Bendahara Kuntu Daud sekaligus caleg terpilih  Dapil IV Halmahera Selatan 
TERNATE – Sikap Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Ghani Kasuba (AGK) yang menutup akses untuk PDI-Perjuangan sebagai partai pengusung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Periode 2019-2024 seperti pepatah mengatakan habis manis sepah dibuang.

Akan tetapi, statemen AGK seperti kacang lupa kulit. Hal itu kemudian ditanggapi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-Perjuangan Provinsi Maluku Utara (Malut) melalui Sekretaris DPD PDI-Perjuangan Asrul Rasyid Ichsan yang menegaskan bahwa perlu kami sampaikan sikap beberapa hari belakangan, itu bukan sikap secara personal, perorangan atau pun atas nama caleg PDI- Perjuangan. Sikap kami, sikap resmi PDI-Perjuangan, karena semua apa yang kami sampaikan atas sepengetahuan Ketua DPD PDI-Perjuangan Malut.

Olehnya karena itu, kami ingin merespon apa yang disampaikan oleh Gubernur Malut bahwa di beberapa media bahwa AGK menutup komunikasi dengan PDI-Perjuangan. Perlu di ketahui bahwa PDI- Perjuangan Maluku Utara tidak pernah mengintervensi otoritas Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam penyusunan kabinet. Setelah diperjuangan oleh PDIP dan PKPI. Semua otoritas diserahkan kepada AGK-YA.

“ Kewajiban partai kami adalah mengawal secara penuh pemerintah provinsi Maluku Utara agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, kami tidak ingin kejadian-kejadian sebelumnya atas Pemerintahan AGK-Manthab terulang kembali, setelah diusung oleh PDI-Perjuangan. Oleh karena itu, diminta atau tidak, kewajiban PDI-Perjuangan sesuai arahan DPP harus mengawal agar pemerintahan benar-benar berjalan sebagaimana yang tertuang sesuai dalam visi dan misi maupun hakikat pemerintahan Good Governance dan Clean Governance,” tutur Asrul Rasyid Ichsan dalam konpers  yang dihadiri Wakil Ketua Kaderisasi  Salim Taib dan Wakil Bendahara Kuntu Daud yang terpilih  pada Pileg 2019 Dapil IV Halmahera Selatan di Kantor DPD PDI-Perjuangan Malut di Kelurahan Santiong Ternate. Kamis (23/5/2019).

Masih kata Asrul,  kami pun tahu apa yang disampaikan AGK telah mencermin sikap Pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap PDI-Perjuangan, sehingga dalam waktu dekat diadakan rapat DPD sebelum menyampaikan hasil rapat kepada DPP. Untuk menyikapi sikap politik DPD PDI-Perjuangan terhadap sikap pemerintah Provinsi Maluku Utara dibawah kemimpinan AGK-YA.

“ Kami sadar penuh bahwa perjuangan ini, bukan PDI-Perjuangan dan PKPI saja, tetapi  bersama relawan dan seluruh masyarakat pendukung yang mengantarkan AGK-YA sebagai pemenang Pilgub di Maluku Utara. Namun demikian, kalau sekiranya Pemerintah Provinsi dibawah kemimpinan AGK-YA tidak menganggap partai pengusung yang mengantarkan AGK-YA menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara  juga tidak menjadi masalah bagi PDI-Perjuangan, tetapi kewajiban kami tetap mengawal pemerintahan ini untuk berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

“ Pemerintahan harus bersih dari kasus-kasus korupsi, harus bersih dari KKN, hindari benar-benar menempatan SKPD yang tidak berkompeten yang kemudian banyak menjadi catatan sebagian besar adalah family-family dekat yang menempati posisi SKPD. Ini juga perlu direspon sehingga pelelangan jabatan menjadi penting untuk membangun transparansi dalam pengelolaan pemerintahan di Provinsi Maluku Utara,” tegasnya.

Dengan demikian, diminta atau tidak diminta, PDI-Perjuangan tetap menyuarakan transparansi kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Selain itu, PDI-Perjuangan pada pileg kemarin adalah partai yang memenangkan pertarungan pileg, sehingga Ketua DPRD adalah milik PDI-Perjuangan Provinsi Maluku Utara.

“Jika nanti kemudian ada sikap politik lain yang diambil oleh PDI-Perjuangan, maka tentu ini menjadi sikap resmi partai yang akan mengawal apakah bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara atau bargaining untuk menjadi penyeimbang  terhadap jalannya roda pemerintahan AGK-YA, atau boleh jadi kami bersama-sama Pemerintah Provinsi Maluku Utara, boleh juga kami berlawanan dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam hal ini oposisi perlemen terhadap Pemerintah Provinsi Maluku Utara,” papar Asrul.

Sikap politik PDI-Perjuangan semua akan diputuskan dalam rapat DPD PDI-Perjuangan dan dilaporkan kepada DPP untuk mendapat pertimbangan-pertimbangan politik oleh DPP PDI-Perjuangan.

“ Inilah sikap resmi atas nama partai bukan atas nama personal, pencalegan telah berakhir, dan tidak ada hubungan apapun caleg-caleg PDI-Perjuangan dengan kritikan-kritikan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Maluku Utara,”

“ Konferensi pers yang diadakan ini telah diarahkan oleh Ketua DPD PDI-Perjuangan Muhammad Sinen untuk menyampaikan sikap kami atas tanggapan AGK-YA,” tutupnya.

Salim Taib menambahkan, AGK-YA perlu memahami posisi partai politik sebagai pilar demokrasi. Pada intinya demokrasi kekuasaan, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Untuk itu, sikap DPD PDI-Perjuangan Provinsi Maluku Utara sangat tepat, mengawal pemerintahan ini sebagaimana tertuang dalam visi dan misi AGK-YA sesuai harapan PDI-Perjuangan yakni menyejahteraan rakyat, pungkasnya. (cul)

Bagikan:

Komentar