|
Menu Close Menu

Dilarang Beraktifitas, AMK Rute Rum-Bastiong Datangi DPRD Kota Tikep

Kamis, 27 Juni 2019 | Juni 27, 2019

Aliansi Motor Kayu datangi Kantor DPRD Kota Tidore Kepulauan
TIDORE - Sejumlah motoris dan Anak Buah Kapal (ABK) rute Rum-Bastiong yang terhimpun dalam Aliansi Motor Kayu (AMK) menggelar aksi demo di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan, Rabu (25/06/2019).

Massa AMK mendatangi gedung wakil rakyat menumpangi satu buah mobil dam truk sekira pukul 13.10 WIT. Massa AMK kemudian melakukan orasi di loby pintu masuk gedung DPRD Kota Tikep. Tak lama kemudian pendemo di minta hearing bersama dengan Ketua DPRD Kota Tikep Anas Ali bersama beberapa anggota DPRD lainnya.

Dalam hearing itu, Korlap AMK Ahmad B Mahasari mempertanyakan kepada pihak DPRD mengenai larangan dari petugas Dinas Perhubungan Pemkot Tikep yang bertugas di UPTD Rum telah melarang kendaraan roda dua untuk tidak diangkut ke motor kayu.

"Tadi pagi sepeda motor mau masuk ke pelabuhan untuk dinaikan ke motor kayu, petugas Dinas Perhubungan melarang. kami mempertanyakan masalah ini, namun kata petugas larangan ini sesuai dengan hasil rapat di dewan kemarin," tukas Ahmad.

Masih kata Ahmad,  karena ada larangan dari DPRD, maka bersama dengan teman-teman yang tergabung dalam aliansi motor kayu mendatangi DPRD guna mempertanyakan adanya larangan tersebut serta alasannya.

"Saya sayangkan adalah larangan atas akses motor kayu untuk memuat motor. Kalau memang di setop, itu alasannya apa? Kalau soal musibah kecelakaan kemudian itu dilarang toh yang namannya musibah itu di cari dan kalau bila datang ya tidak bisa ditolak," tutur Ahmad.

Ia juga menyampaikan bila itu dilarang, maka bagaimana dirinya bersama teman-temannya, ini mata pencarian kami, jika ini dilarang kami membayar hutang dengan apa?, anak dan istri kami siapa yang memberikan makan.

"Motor kayu ini sudah menghidupkan kami, dan dari motor kayu juga sudah melahirkan sarjana baik S1 maupun S2 dan itu tidak ada bantuan dari pemerintah. Dan kalau diberhentikan bagimana nasib kami, makan siapa yang bayar, begitu juga utang di bank siapa yang melunasi," akunya.

Mendengar keluhan massa AMK, Ketua DPRD Kota Tikep Anas Ali mengklarifikasi mengenai hasil rapat DPRD kemarin dengan Dinas Perhubungan Pemkot Tikep dan KUPP Soasio. Menurutnya, pihak DPRD tidak pernah membuat statemen (pernyataan) melarang kepada motor kayu untuk tidak memuat motor roda dua Itu tidak lah benar.

" Rapat kemarin itu tidak pernah melarang dan rapat itu saya juga yang mempimpin rapatnya, kami dalam rapat itu hanya menertibkan dan itu saran," tutur Anas.

Ketua Komisi III DPRD Kota Tikep, Ratna Namsa,  juga merasionalkan massa pendemo mengenai rapat antara DPRD  dan Dinas Perhubungan serta KUPP Soasio merupakan bentuk pengawasn dari DPRD. 

"Kami memanggil pihak terkait kemarin adalah merupakan fungsi dari tanggung jawab DPRD berupa pengawasan. Karena dari kejadian kemarin itu, kami tidak mau pemerintah lepas tanggungjawab dalam memberikan jaminan kepada para pengguna jasa baik motor kayu maupun armada speedboat terutama memberikan jaminan kepada para motoris dan ABK motor kayu," kata Ratna.

Lanjut Ratna, dalam pembahasan bersama, pihak DPRD dan dinas terkait membicarakan soal aturan yang mengatur tentang pelayaran. Dimana, sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan edaran Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Dari situ, penyampaian dari KUPP Soasio tidak bisa mengeluarkan surat izin berlayar (SIB) untuk motor kayu. Sehingga dari Dinas Perhubungan juga tidak bisa pula mengeluarkan sertifikat kesempurnaan dan pas kecil sebagai kelengkapan untuk kapal kecil.

"Jadi sebenarnya Dinas Perhubungan bukan melarang, tapi menegakkan aturan," jelasnya.

Armada angkutan motor kayu yang beroperasi saat ini, sebagaimna yang disampaikan oleh KUPP Soasio tidak memiliki SIB. Dan bila terjadi kecelakaan  laut, maka motoris yang bertanggung jawab.

"Inilah yang kemudian tidak diinginkan oleh kami di DPRD, karena kami berpikir semua hal ketika terjadi kecelakaan tidak serta merta menyalahkan kepada para motoris saja, harusnya disalahkan kepada pihak terkait juga. Sebab bagimana pun juragang motor dan ABK juga adalah masyarakat kita," pungkasnya.

Hasil hearing itu, massa AMK meminta kepada DPRD Kota Tikep agar melakukan memediasi dengan dinas terkait untuk mencari solusi atas masalah ini sembari menyampaikan motor kayu tetap beroperasi meskipun terkendala dengan aturan.

"Walaupun dilarang seperti tertuang dalam aturan. Kami besok dan seterusnya kami tetap melakukan aktifitas seperti biasanya karena kami ada utang dan kebutuhan lainnya," terang Ahmad. (dar)


Bagikan:

Komentar