|
Menu Close Menu

Fraksi NasDem Tolak LKPJ WaliKota Tikep, PKB dan PBB Dilema

Senin, 15 Juli 2019 | Juli 15, 2019
Ketua DPRD Kota Tikep Anas Ali memberikan hasil pemandangan fraksi ke Walikota Ali Ibrahim (kameja batik merah) usai rapat paripurna LKPJ Walikota Tikep Tahun 2018
TIDORE- Fraksi Bintang Kebangsaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) yang terdiri dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merasa dilema untuk menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Kota Tidore Kepulauan tahun  2018. 

Hal ini dikarenakan dalam pandangan akhir fraksi yang digelar oleh DPRD Kota Tikep pada Jumat, (12/7/2019) pekan kemarin, hanya dihadiri oleh satu anggota Fraksi Bintang Kebangsaan yakni Hambali Muhammad, sementara tiga anggota lainnya berhalangan hadir yakni Murad Polisiri, Muhammad Hi. Fatah dan Safrudin Rasid.

“Kami tidak bisa menyampaikan pandangan untuk menerima atau tidak karena saat ini banyak anggota kami yang tidak hadir,” ungkap Hambali Muhammad mewakili Fraksi Bintang Kebangsaan menyampaikan pandangan Fraksi.

Sementara Fraksi NasDem dalam pandangan akhir Fraksi, konsisten menolak LKPJ Walikota Tahun 2018, dikarenakan pada pembahasan RAPBD tahun 2018 Fraksi NasDem tidak menyetujui hasil pembahasan APBD 2018 karena ada beberapa usulan yang tidak diperbaiki yakni mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak terukur, kebijakan mengantisipasi kebocoran dalam penagihan pajak dan retribusi yang belum terlalu maksimal, serta dana penyertaan modal ke BUMD yang tidak jelas karena belum mampu mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja.

“Pemerintah Daerah harus menyampaikan ke pemerintah provinsi dalam penyerahan Dana Bagi Hasil harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, koordinasi dengan pemerintah provinsi mengenai dana Bos sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar di kota tikep, menjalin hubungan dengan Pemerintah Provinsi terkait dengan jalan yang berstatus provinsi terutama jalan di oba selatan agar secepatnya dapat diselesaikan, serta Pemerintah Daerah harus merencanakan infrastruktur yang efektif dan efisien jangan seperti pembangunan jalan di Maitara yang menghabiskan anggaran senilai Rp. 55 Milyar,” papar Mochtar Djumati saat menyampaikan pandangan akhir Fraksi Nasdem.

Meskipun demikian, paripurna LKPJ Walikota Kota Tikep tahun 2018, ada empat fraksi yang  menyatakan sikap untuk menerima yakni Fraksi Amanat Indonesia Raya (Air) yang terdiri dari Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat dan Fraksi PDIP dan dinyatakan sah untuk diterima sebagai Persetujuan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah melalui Keputusan yang dibacakan Sekretaris Dewan Sofyan Saraha dengan nomor :170/08/02/2019 dengan uraian Pendapatan  Anggaran Setelah Perubahan senilai Rp. 867.746.252.506.00, Realisasi Rp. 861.537.337.720.00, Selisih kurang Rp. 6.208.914.786.00.

Belanja Anggaran, setelah perubahan senilai Rp. 896.790.059.00, Realisasi senilai Rp. 859.075.113.940.00, selisih kurang senilai Rp. 37.714.945.110.00, Penerimaan Pembiayaan Anggaran setelah perubahan senilai Rp. 35.352.808.282.00, Selisih Rp. 35.634.304.202.00, Selisih kurang senilai Rp. 281.495.920.00, Pengeluaran Pembiayaan anggaran setelah perubahan senilai Rp. 6.309.001.738.00, Realisasi 6.307.947.241.00, Selisih kurang 1.054.497.00, Sisa lebih perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2018 senilai Rp. 31.788.580.741.00. (dar)

Bagikan:

Komentar